KPK Dalami Aliran Dana Meikarta untuk Pilkada

BANDUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami aliran dana suap izin pembangunan megaproyek Meikarta yang diduga bisa saja mengalir untuk pembiayaan Pilkada di Jawa Barat. Untuk itu secara bertahap penyidik mendalami keterangan para saksi dan tersangka.

"Saya belum melihat itu, nanti penyidik yang akan melengkapi. Biasanya kami mendalaminya secara bertahap. Sehingga kami nggak bisa katakan tidak ada. Nggak boleh juga kami katakan ada. Kami harus menunjukkan bukti-bukti," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Bandung, Selasa (30/10).

Namun Saut tak ingin sesumbar bahwa ada aliran dana dari Meikarta untuk pembiayaan Pilkada. KPK akan mendalami secara mendalam dari keterangan para saksi dan tersangka yang sudah diamankan. Namun, jika berkaca pada kasus korupsi yang berhasil diusut KPK, acapkali sering berkaitan dengan proses Pilkada.

"Ada di Jabar juga ada alirannya (dana) ke sana, nggak usah nyebut wilayahnya. Tapi apakah nanti ada aliran ke sana (Pilkada), nanti yang kasus Bekasi kami dalami dulu," kata Saut.

Menurut Saut, banyaknya tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan suap Meikarta dapat menjadi jalan dalam mengungkap aliran dana. "Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan dan kawan-kawan. Kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya," katanya.

Mencari Bukti

Saut pun meminta agar media massa sabar dan meyakinkan bahwa KPK pasti akan mencari bukti adanya dugaan aliran dana untuk Pilkada di Jawa Barat. "Sabar saja dulu, pengertian dan kawan kawan serta peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus, KPK akan mendalaminya," kata dia.

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin mengaku pernah bertemu dengan petinggi Lippo Group James Riady. "Pernah-pernah, sudah," kata Neneng usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK pada Selasa memeriksa Neneng Hassanah sebagai tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Namun, Neneng tidak menjelaskan secara rinci apakah pertemuannya dengan James itu juga terkait dengan proyek Meikarta. "Secara umum saja," ucap Neneng.

KPK pada Selasa memanggil James Riady sebagai saksi untuk sembilan tersangka dalam penyidikan kasus suap tersebut. "Pak James itu kan CEO Lippo yang membawahi Meikarta. Sudah barang tentu penyidik ingin mengetahui, paling tidak kewenangannya itu apa saja dan batas-batas kewenangannya apa saja," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

ola/tgh/N-3