Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

KPAI Sebut Otonomi Daerah Membuat Kebijakan Pendidikan Kebablasan

Foto : Muhamad Ma'rup

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah (tengah) dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (5/5).

A   A   A   Pengaturan Font

Komisioner bidang pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, menyebut sejak adanya pola otonomi daerah, membuat kebijakan pemerintah daerah (Pemda), termasuk di bidang pendidikan menjadi kebablasan. Kebijakan-kebijakan strategis lahir tanpa ada kontrol.

JAKARTA - Komisioner bidang pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, menyebut sejak adanya pola otonomi daerah, membuat kebijakan pemerintah daerah (Pemda), termasuk di bidang pendidikan menjadi kebablasan. Kebijakan-kebijakan strategis lahir tanpa ada kontrol.

"Semenjak ada pola otonomi daerah ini Pemda menjadi kebablasan. Kebijakan strategis seperti di wilayah pendidikan tidak terkontrol sehingga tahu-tahu berimplikasi harus ada dan seterusnya," ujar Aris, dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (5/5).

Dia menyebut, kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 WITA di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai contoh. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak didasari kajian mendalam dan merupakan keinginan Gubernur yang kemudian ditindaklanjuti dinas pendidikan.

Aris menambahkan, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait langsung menggelar koordinasi untuk merespons kebijakan tersebut. Kendati disimpulkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan memberi catatan-catatan, tapi kebijakan tersebut masih berjalan. "Kami menunggu dan akhirnya kami cek ke lapangan ternyata masih berjalan," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup

Komentar

Komentar
()

Top