Korut: Sanksi AS Bisa Rintangi Denuklirisasi

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengecam Amerika Serikat (AS) karena pekan lalu telah mengeluarkan sanksi terbaru dan menyebut langkah yang diambil Washington DC itu bisa merintangi proses denuklirisasi di Semenanjung Korea.

"Presiden Donald Trump telah berulang kali mengutarakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Pyongyang, namun Kementerian Luar Negeri AS telah membelokkan hubungan AS-Korut seperti yang terjadi tahun lalu ketika saling ancam tembakkan misil," demikian pernyataan kantor berita KCNA pada Senin (17/12).

Ditambahkan oleh KCNA bahwa pemberlakukan sanksi dan tekanan agar Korut pada akhirnya mau mengakhiri program persenjataan nuklirnya merupakan perhitungan paling keliru yang bisa merintangi progres denuklirisasi di Semenanjung Korea selamanya.

KCNA juga menyatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, politisi penting AS termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, hampir setiap hari melontarkan fitnah berisi kebencian terhadap Korut.

Pekan lalu, AS menerapkan sanksi tambahan terhadap 3 pejabat tinggi senior Korut karena alasan pelanggaran hak asasi manusia.

Tiga pejabat tinggi Korut itu adalah Choe Ryong-hae, ketua Partai Pekerja, Jong Kyong-thaek, Menteri Keamanan Negara, dan Pak Kwang-ho, Direktur Propaganda. Choe disebut-sebut sebagai tangan kanan dari pemimpin Korut, Kim Jong-un.

Sanksi yang dikenakan AS pada tiga pejabat tinggi senior Korut yaitu menyita aset setiap mereka yang ada di AS sebagai balasan atas tekanan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di Korut.

Kemunduran Diplomasi

Kecaman Korut itu merupakan kemunduran setelah pendekatan diplomatik bilateral sepanjang tahun ini yang puncaknya terjadi saat pertemuan tingkat tinggi di Singapura pada Juni yang mempertemukan Kim Jong-un dan Donald Trump.

Saat ini perundingan antara Washington DC-Pyongyang terkait senjata nuklir Korut mengalami kebuntuan karena saat pertemuan di Singapura, antara AS-Korut diteken kesepakatan denuklirisasi yang tak jelas.

Pyongyang telah berulang kali minta agar sanksi diperlunak dan mengecam tindakan AS bagi perlucutan nuklir yang disebutnya merupakan tuntutan ala gangster. Sementara Washington DC terus mempertahankan tekanan pada Korut hingga Pyongyang mengambil langkah denuklirisasi seutuhnya, bisa diverifikasi, dan tak bisa dipulihkan.

Pertemuan tingkat tinggi antara Trump-Kim rencananya akan digelar tahun depan. Presiden Trump mendapat banyak kritik terkait rencana perundingan tingkat tinggi lanjutan apalagi setelah Korut telah mengambil beberapa langkah kongkret untuk meninggalkan program persenjataan nuklir dan misil balistik.

Pyongyang sejak dahulu mengatakan bahwa mereka membutuhkan persenjataan nuklir untuk mencegah kemungkinan invasi oleh AS. Selama beberapa dekade, Korut mengembangkan persenjataan nuklir dan pada akhirnya harus menanggung serangkaian sanksi dari PBB, AS, Uni Eropa, dan beberapa sanksi lainnya.AFP/I-1