Korupsi Picu Ketidakstabilan dan Perlambat Perekonomian

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan salah satu pilar utama yang harus diperkuat dalam pembangunan Indonesia Emas 2045 adalah penguatan antikorupsi, baik pencegahannya maupun pemberantasan korupsi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 bertajuk "Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju" yang berlangsung di Jakarta, Jumat (15/12), mengatakan penguatan antikorupsi itu masuk dalam program utama pembangunan Indonesia yakni ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Mahendra, korupsi merupakan fenomena sosial politik dan ekonomi yang sangat destruktif bagi negara mana pun di dunia. Sebab, korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, menggerogoti kepercayaan dan integritas, serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara. Makanya, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah di seluruh dunia.

Sebagai komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi, pemerintah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Konvensi itu menjadi rujukan internasional yang mengatur perangkat pencegahan dan penegakan hukum antikorupsi, termasuk pemulihan aset, kerja sama internasional, bantuan teknis dan pertukaran data terkait pemberantasan korupsi.

Sejak Oktober 2023, Indonesia melalui OJK juga menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF), yaitu organisasi negara-negara utama di dunia yang berfungsi bekerja sama dan bersinergi mengatasi pencucian uang dan penyaluran dana terorisme.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, OJK berperan penting menangani pemberantasan kegiatan judi online ilegal, yang dilakukan antara lain dengan membekukan secara langsung ribuan rekening-rekening di berbagai bank di Indonesia.

Gerogoti Integritas

Otoritas, tambah Mahendra, juga memperkuat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang saat ini beranggotakan penuh 16 kementerian dan lembaga.

OJK menghentikan kegiatan operasional 1.641 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 investasi ilegal dan 1.623 pinjaman online (pinjol) ilegal selama periode Januari sampai 11 November 2023.

Pada periode yang sama, OJK juga menerima 9.380 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal, yang meliputi 8.991 pengaduan terkait pinjol ilegal dan 388 pengaduan investasi ilegal.

Mahendra menuturkan sebagian besar dari transaksi keuangan ilegal termasuk kejahatan korupsi menggunakan produk dan jasa di sektor keuangan dalam berbagai bentuk. Akibatnya, korupsi dan berbagai aktivitas ilegal itu secara langsung menggerogoti integritas kepercayaan dan kredibilitas sistem jasa keuangan di Indonesia.

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, dari laporan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada semester 1-2023 terdapat lebih dari dua ribu laporan dugaan korupsi yang mereka terima. "Ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia semakin menjadi, dan ini diperlukan komitmen yang baik untuk pemberantasan korupsi," tegasnya.

Investasi ke Indonesia, kata Badiul, tidak akan maksimal jika korupsi terus subur disertai tidak adanya kepastian hukum.