Koordinasi BI dan OJK Harus Diperkuat

JAKARTA - Wacana pengembalian fungsi pengawasan industri keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) terus bergulir. Bahkan, dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI, Juda Agung di Komisi XI DPR RI isu tersebut menjadi salah satu bahan pertanyaan.

"OJK akan dilebur, bagaimana pandangan Anda? Dan bagaimana beban BI dalam pengawasan perbankan dan IKNB?" kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono Bangun di gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7).

Pada kesempatan itu, Calon Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan OJK dan bank sentral perlu memperkuat koordinasi dan menyampaikan masalah konglomerasi dari industri keuangan. "Apabila dua hal tersebut bisa diatasi, menurut kami tidak jadi masalah," kata Juda dalam fit and proper test di Komisi XI DPR RI.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tujuan awal pemisahan fungsi pengawasan bank ke OJK guna menghindari konflik kepentingan atau conflict of interest. Menurutnya, upaya tersebut juga diadopsi oleh negara-negara lain pada 1999. Meski demikian, pemisahan tersebut perlu dilakukan hati-hati karena muncul risiko pada koordinasi antara makro dengan mikro, maupun dalam penanganan bank bermasalah.

"Jadi menurut kami adalah koordinasi harus diperkuat antara sentral bank dengan pengawas," kata Juda.
Halaman Selanjutnya....