Koopssusgab untuk Berantas Teror

Untuk mengatasi teror di Tanah Air, Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan.

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengizinkan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk memberantas teror. Pasukan di Koopssusgab setiap saat bisa dikerahkan ke penjuru mana pun secepat-cepatnya untuk mengatasi teror.

"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI. Tugasnya seperti apa, akan dikomunikasikan antara Kapolri (Jenderal Pol Tito Karnavian) dan Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko, di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/5).

Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. "Tidak perlu menunggu revisi UU Antiterorisme. Pasukan itu sudah disiapkan, tidak perlu payung hukum," tambah Moeldoko.

Operasi ini harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. "Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko.

Diimbau masyarakat agar tidak merasa khawatir berlebihan. "Serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan, kepolisian, dan TNI bekerja penuh. BIN dengan sepenuh jajarannya bekerja. Percayakan penuh kepada instrumen keamanan, tidak usah khawatir kalau ada peristiwa kemarin atau hari ini. Jangan direspons berlebihan," ungkap Moeldoko.

Koopssusgab pertama diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Moeldoko saat menjabat Panglima TNI. Wacana pembentukan Koopssusgab sudah muncul sejak 2002, tapi tidak terwujud karena pergantian panglima TNI. Pusat pelatihan Koopssusgab berada di Indonesia Peace and Security Center Sentul.

"Awal pembentukan, saya yang membentuk. Beberapa saat dibekukan. Saat ini dihidupkan kembali, kalau perlu seterusnya karena lingkungan strategis yang seperti tadi memerlukan seperti itu," tambah Moeldoko.

Dipimpin Bergantian

Kepemimpinan di Koopssusgab digilir secara bergantian selama enam bulan. Misalnya, enam bulan pertama Koopssusgab dipimpin oleh Danjen Kopassus (TNI AD), enam bulan kedua Dankormar (TNI AL), enam bulan kemudian dipimpin Dankorpaskhas (TNI AU), dan seterusnya. Dengan Koopssusgab, TNI memiliki pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme.

"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang, tergantung kebutuhan. Ke mana pun diperlukan, siap dikerahkan dan kita berharap lebih memberikan kekuatan yang optimal, apakah intelijen atau unsur represif," ungkap Moeldoko.

Bila revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disahkan maka polisi dapat langsung melakukan deteksi dan selanjutnya menangkap saja langsung. "Seluruh kekuatan yang ada di kepolisian, apakah itu Densus 88 atau ada unsur lain intinya kita siap menghadapi situasi apa pun. Masyarakat tidak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," tambah Moeldoko.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan dengan beraktivitas seperti biasa terkait rentetan peristiwa bom bunuh diri di Surabaya. Polri akan tetap melakukan kewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam penegakkan hukum terhadap kasus peledakan bom.

fdl/eko/SB/Ant/N-3