KontraS Nilai Kesepakatan Jokowi dan FIFA Tak Berpihak pada Korban Kanjuruhan

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan seluruh kesepakatan bersama antara pemerintah RI dengan FIFA sama sekali tidak memperlihatkan keberpihakan pada korban Tragedi Kanjuruhan.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang tergabung dalam Tim Gabungan Pencari Fakta Koalisi Masyarakat Sipil itu menilai kesepakatan yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden FIFA Gianni Infantino hanya berfokus kepada ambisi pemerintah untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai episentrum sepak bola di Indonesia bahkan dunia.

"Kami menilai ambisi tersebut tidak mengedepankan perlindungan, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) terutama bagi para korban; jatuhnya 133 korban jiwa (sebelum bertambah) serta ratusan orang lainnya bahkan tidak menjadi pokok bahasan utama dalam kesepakatan antara Pemerintah dan FIFA pada pertemuan tersebut," bunyi pernyataan resmi KontraS, seperti dikutip Koran Jakarta, Jumat (21/10).

Sebagai informasi, dari pertemuan Jokowi dan Infantino pada Selasa (18/10) menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan bersama antara pemerintahan Indonesia dengan FIFA. Pertama, Presiden menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia dan FIFA sepakat melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Dalam hal ini, Pemerintah dan FIFA menyepakati bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelajaran penting bagi persepakbolaan Indonesia maupun dunia, agar kedepannya tidak ada akan terulang kembali. Upaya transformasi tersebut meliputi kelayakan stadion sepak bola di Indonesia.

Kedua, dalam pertemuan itu disepakati juga bahwa agenda terkait dengan Piala Dunia U20 pada tahun 2023 akan tetap berjalan. Dalam kesepakatan ini, kami menyoroti ambisi tinggi Pemerintahan untuk terus dapat menjalankan Piala Dunia tanpa memperhatikan permasalahan yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu.
Halaman Selanjutnya....