Konflik Pelabuhan Marunda Ganggu Investasi

Benahi Aturan

Zainal kemudian meminta agar pemerintah membenahi aturan investasi, khususnya terkait infrastruktur kemaritiman, hal ini agar tidak terjadi masalah sengketa seperti pembangunan Pelabuhan Marunda. Pasalnya, kasus ketidakpatuhan kontrak-kontrak dalam berbisnis membangun infrastruktur maritim tersebut tidak hanya terjadi pada pembangunan Pelabuhan Marunda. "Puluhan kasus seperti Pelabuhan Marunda akan menghambat investasi, padahal sektor maritim merupakan sektor strategis kebanggan presiden," katanya.

Konflik tak kunjung dibangunnya Pelabuhan Marunda berawal dari KTU dan KBN yang bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU sebesar 85 persen. yok/E-12