Konflik Pelabuhan Marunda Ganggu Investasi

JAKARTA - Konflik berkepanjangan antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) sebagai perusahaan patungan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dalam pembangunan Pelabuhan Marunda berpotensi menghambat investasi infrastruktur kemaritiman.

"Seharusnya konflik antara KTU dan KBN diselesaikan melalui mekanisme business to business. Tapi ini sudah terlambat karena prosesnya sudah masuk ke Mahkamah Agung sehingga tinggal menunggu keputusan," kata ekonom senior Indef, Faisal Basri di acara diskusi bertajuk Menjawab Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perpektif Hukum dan Ekonomi di Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut Faisal, pemerintah perlu meninjau kembali aturan-aturan terkait investasi kemaritiman di dalam negeri. Pasalnya jika tidak dibenahi maka dipastikan akan menghambat investasi di sektor kemaritiman. "Saya berharap pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Utamanya kepada Presiden Jokowi sebagai punya kekuasaan penuh menyelesaikan hambatan-hambatan investasi seperti ini," kata dia.

Di tempat yang sama, ahli hukum tata negara UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Muchtar, beranggapan konflik antara pemegang saham Pelabuhan Marunda, yakni KTU dan KBN seharusnya diselesaikan secara business to business sehingga memuaskan kedua belah pihak.

"Saya sayangkan penyelesaiannya tidak melalui mekanisme business to business, karena kalau sudah masuk hukum keputusannya melalui konsep hukum. Jangan salahkan jika keputusannya tidak memuaskan kedua belah pihak," kata dia.
Halaman Selanjutnya....