Komite Konstitusi Gagal Dibentuk

Jalan perdamaian di Suriah masih sulit diwujudkan. meski demikian, pihak yang ikut terlibat dalam perang saudara di Suriah tetap berusaha mencari solusi damai.

Jenewa - Rusia, Iran dan Turki, pendukung pihak-pihak utama dalam perang saudara yang rumit di Suriah, pada Selasa (18/12) waktu setempat gagal menyepakati susunan Komite Konstitusi Suriah yang difasilitasi PBB tetapi menyerukannya agar bersidang tahun depan untuk memulai proses perdamaian.

Dalam pernyataan bersama yang dibacakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov setelah trio itu bertemu utusan perdamaian PBB untuk Suriah Staffan de Mistura di Jenewa, mereka mengatakan prakarsa baru itu hendaknya dipandu "rasa kompromi dan keterlibatan konstruktif".

Para menteri luar negeri dari tiga negara tersebut berharap mereka bisa merampungkan usul bersama mengenai satu komite --yang dapat mengantar ke pemilihan-pemilihan-- dan memperoleh restu PBB bagi komite tersebut.

Tapi pernyataan oleh tiga Menlu itu tak menyebut susunan panel tersebut, menunjuk kepada ketaksepakatan atas daftar para calon yang diserahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan mereka yang mewakili pemberontak.

Menlu Mevlut Cavusoglu, yang berbicara kepada media negara Turki, hanya mengatakan bahwa tiga negara tersebut telah membuat "sumbangan penting" bagi pembentukan panel itu dan nama-nama calon dinilai. "PBB tentu saja akan melakukan tugas yang perlu mengenai nama-nama yang dicalonkan dalam proses mendatang," kata Cavusoglu.

De Mistura, yang mengadakan jumpa pers terpisah, menjelaskan tiga negara tersebut belum menyepakati forum politik yang dapat bekerja, setelah usaha-usaha bertahun-tahun untuk mengakhiri perang yang menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan sekitar setengah dari penduduk Suriah yang berjumlah 22 orang sebelum perang terlantar.

"Saya percaya masih perlu waktu dalam usaha maraton guna menjamin paket yang perlu bagi komite konstitusi yang inklusif, berimbang dan kredibel, dan bagi tercakupnya pengaturan yang berimbang untuk memimpin dan merancang badan dan pemungutan suara - untuk dibentuk dengan batuan PBB di Jenewa." De Mistura, yang masa tugasnya akan selesai 31 Desember setelah empat tahun bekerja, telah berusaha keras sejak Januari untuk mencapai kesepakatan mengenai identitas dari 150 anggota komite tersebut.

Dia mengatakan akan melapor kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu dan Dewan Keamanan PBB pada Kamis. Dia berharap penggantinya Geir Pedersen akan membangun tugasnya dan "fokus pada aspek politik sepenuhnya" pada diakhirinya konflik itu.

Pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan oposisi yang berjuang untuk menggulingkannya masing-masing menyerahkan daftar 50 nama. Tetapi Rusia, Iran dan Turki masih belum menyepakati 50 nama lagi dari masyarakat madani dan kelompok-kelompok independen.

10 Juta Mengungsi

Perang yang berlangsung di Surian ini menyebabkan lebih dari setengah juta orang tewas Konflik pun menyebabkan lebih dari 10 juta penduduk Suriah mengungsi ke berbagai belahan dunia. Sementara 6,2 juta warga Suriah lainnya menjadi pengungsi di dalam negeri.

Sejumlah upaya perundingan perdamaian yang diinisiasi dan dimediasi PBB selalu buntu. Pada Desember 2017, perundingan damai Suriah putaran kedelapan yang digelar di Jenewa, Swiss, berakhir tanpa hasil apapun.

Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura menerangkan, kegagalan perundingan tersebut karena delegasi pemerintah Bashar al-Assad mengajukan prasyarat untuk melakukan pembicaraan langsung dengan oposisi.

Menurut kepala delegasi rezim Pemerintah Suriah, Bashar al-Jaafari, mereka tidak akan melakukan pembicaraan langsung dengan oposisi sebelum menarik diri dari deklarasi Riyadh 2. Deklarasi Riyadh 2 merupakan sebuah pernyataan oposisi yang menolak Presiden Suriah Bashar al-Assad terlibat dalam proses transisi politik di negara tersebut. Ant/AR-3