Komite III DPD RI Sampaikan Pandangan dan Pendapat Atas RUU POM

JAKARTA - Komite III DPD RI mengusulkan lima pandangan dan pendapat khusus atas Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).

Hal tersebut disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri dalam Rapat Finalisasi RUU POM di Ruang Padjajaran, Gedung DPD RI, Senayan, Senin (8/7).

Komite III DPD RI menyoroti pasal yang mengatur tentang lingkup pengawasan obat dan makanan, dimana pengawasan obat dan makanan, pengawasan pre dan post market tidak bisa dipisahkan dan tidak berdiri sendiri. Pengawasan pre market merupakan salah satu upaya pencegahan, sedangkan post market merupakan responnya. Selain itu pengawasan obat dan makanan juga harus menyasar pada produk asal luar negeri yang beredar di Indonesia.

"Kami memberikan penekanan atas pengawasan makanan dan obat yang berasal dari luar negeri. Maka, DPD RI mengusulkan penambahan di pasal 4 ayat 2 yaitu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi obat dan makanan produk dalam negeri dan luar negeri," ujar Staf Ahli Komite III DPD RI, Dyah Aryani.

Selain itu, Komite III DPD RI juga memandang perlu adanya penguatan terhadap aturan peredaran obat yang telah diterbitkan oleh BPOM ke dalam muatan RUU Pengawasan Obat dan Makanan, yang menekankan pada larangan peredaran obat secara daring bagi narkotika dan psikotropika.
Halaman Selanjutnya....