Komite III DPD RI Sampaikan Pandangan dan Pendapat Atas RUU POM

"Oleh karena itu muatan Pasal 46 RUU perihal larangan peredaran daring obat narkotika dan psikotropika harus dipertahankan," ujar Dyah.

Terkait promosi dan iklan obat dan makanan, Komite III DPD RI berpandangan agar materi promosi dan iklan disusun dengan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia (EPI). Tidak dapat dipungkiri, saat ini cukup banyak promosi dan iklan yang menampilkan gambaran tidak realistis dan kesan palsu. Untuk itu, dibutuhkan promosi dan iklan yang baik sehingga dapat membantu konsumen dalam memahami bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan mereka.

"DPD RI mengusulkan untuk mempertegas narasi pasal 63 ayat (2) dengan menyatakan bahwa materi promosi dan iklan obat dan makanan selain harus objektif dan tidak menyesatkan juga harus berpedoman pada Kode Etik Pariwara," kata Dyah.

Dua pandangan lainnya yang diusulkan oleh Komite III DPD RI adalah memperkuat kelembagaan BPOM dan penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur, sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

"Penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana selama ini sulit dilakukan pada pengawasan obat dan makanan, disebabkan karena Perpres 80 Tahun 2017 tentang BPOM tidak memuat perihal tersebut. Selama ini BPOM hanya dapat melakukan tindakan administratif berupa pencabutan izin edar obat dan makanan terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....