Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif BPKP Rp1,88 Triliun

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 senilai 1,88 triliun rupiah.

Ketua BPKP Muhammad, Yusuf Ateh, mengatakan 76,66 persen dari anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen senilai 1,44 triliun rupiah dan program pengawasan pembangunan senilai 439,63 miliar rupiah.

"Belanja operasional yang sebesar 1,30 triliun rupiah akan digunakan untuk belanja pegawai senilai 1,08 triliun rupiah dan belanja barang sebesar 214,77 miliar rupiah," kata Ateh dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin (20/6).

Adapun senilai 303,47 miliar rupiah akan digunakan untuk dukungan teknis pengawasan dan 136,15 miliar rupiah untuk teknis pengawasan yang sedang diusulkan untuk ditambah sebesar 175,12 miliar rupiah.

BPKP berencana menggunakan anggaran tersebut untuk melakukan pengawasan agenda prioritas di 2023 yang antara lain terdiri dari reformasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara dan daerah, serta pemulihan ekonomi nasional.
Halaman Selanjutnya....