Kolaborasi SMK dan Industri Tidak Dibatasi

JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kiki Yuliati, mengatakan pihaknya tidak ada niatan membatasi kolaborasi SMK dan Industri. Adapun dalam program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan yang berjalan selama setahun untuk mengikuti pola anggaran pemerintah.

"Kami tidak membatasi tahun kerja sama, hanya penganggarannya per tahun," ujar Kiki dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin (6/2).

Dia menerangkan, selama industri membutuhkan, maka kolaborasi dengan SMK dapat terus berjalan. Di sisi lain, dengan masa program satu tahun, pihaknya bisa mengevaluasi kolaborasi tersebut. "Dengan per tahun bisa kami evaluasi kesungguhan masing-masing pihak dalam membangun pendidikan, kemanfaatan, ini jadi landasan untuk evaluasi," jelasnya.

Kiki mengungkapkan, industri merespons positif dengan adanya program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan. Industri percaya dengan program pengembangan SMK sehingga mau berinvestasi baik program (in kind) maupun pendanaan (in cash).

Dia menambahkan, kepercayaan dari pihak eksternal sangat penting. Menurutnya, kepercayaan dari eksternal muncul sebab ada komitmen penuh dari pemerintah memajukan pendidikan vokasi mulai dari Presiden hingga jajaran kementerian dan lembaga.

"Trust (kepercayaan) kuat dari industri terhadap sistem pendidikan kita bahwa akan membentuk sdm berdampak positif pada sektor ekonomi dan lain-lain," katanya.

Kiki menegaskan, adanya program SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan bukan untuk menyalurkan anggaran pemerintah kepada industri. Menurutnya, anggaran diberikan kepada pelaku pendidikan vokasi untuk berdiskusi dengan industri menyelaraskan pendidikan vokasi.

"Ini tidak semata mendapat anggaran, kita mendorong semua pihak kerja sama mendidik anak-anak bangsa," tandasnya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kemendikburistek, Wardani Sugiyanto mengatakan, dengan Skema Pemadanan Dukungan, investasi yang berasal dari pemerintah maupun industri mampu meningkatkan dampak dari transformasi pembelajaran vokasi. Pada 2022, dari 349 industri dengan total investasi senilai 439,25 miliar rupiah.

Sementara itu, pada tahun 2023, sudah ada 4.021 SMK yang mendaftar untuk ikut program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan. Pihak industri yang tertarik untuk bekerja sama berasal dari kalangan individu/entitas maupun komunitas totalnya mencapai 2.559 industri.

"Dari jumlah tersebut perkiraan nilai investasinya mencapai Rp2,3 triliun. Namun, 2.559 industri tersebut hingga saat ini kami lakukan proses penyaringan untuk memastikan wujud investasi dan karakteristik industrinya sesuai dengan tujuan program SMK PK," terangnya.

Dia menambahkan, investasi yang diberikan industri akan mendukung proses penyelarasan kurikulum, aktivitas praktisi mengajar, serta pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung program SMK PK. Adapun saat ini, program Skema Pemadanan baru mencakup jurusan-jurusan prioritas saja.

"Mudah-mudahan dengan berbagai upaya ini, kita dapat mewujudkan akselerasi transformasi di SMK," ucapnya.