Klaster Industri Picu Kenaikan Covid-19 di Bekasi

BEKASI - Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyiapkan tes usap massal jilid kedua bagi para karyawan pabrik atau buruh menyusul masih tingginya angka kasus penyebaran Covid-19 pada klaster industri.

Komandan Komando Distrik Militer 0509 Kabupaten Bekasi Letnan Kolonel Kavaleri Tofan Tri Anggoro mengatakan pemeriksaan kali ini ditargetkan mampu menyentuh sedikitnya 5.000 karyawan perusahaan meski direncanakan dilakukan secara acak dengan metode purposive sampling.

"Rencana kami bisa 5.000 orang yang dites swab, sebelumnya sampai 2.000 orang. Kali ini rencananya lebih banyak. Namun dengan metode berbeda agar bisa menjangkau lebih banyak perusahaan," katanya di Cikarang, Selasa (2/2).

Pihaknya tengah melakukan pemetaan sebagai bagian dari persiapan teknis. Tes massal ini pun mengacu pada banyaknya kasus Covid-19 di setiap perusahaan. "Kami sudah rencanakan dan dibahas juga, untuk teknisnya. Kami ingin secepatnya ya direalisasikan. Kami juga mengecek kondisi di setiap perusahaan, bahkan di setiap shif pekerjaan dan antara line. Ini untuk memetakan aktivitas pekerja itu sendiri," kata Anggoro yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti mengatakan klaster Covid-19 di kawasan industri masih terjadi. Kondisi ini memicu penyebaran klaster lainnya, mulai dari perkantoran dan rumah tangga hanya saja dirinya tidak menjelaskan jumlah kasus terkini di klaster industri.

"Jadi memang kondisinya demikian. Klaster di industri masih terjadi, di rumah tangga pun demikian dan di kantor juga sama. Sehingga memang harus menjadi perhatian kita semua. Patuhi protokol kesehatan karena itu yang harus sama-sama kita lakukan," ucapnya.

Pekerja Asing

Sementara itu, Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Bekasi Alamsyah mencatat selama pandemi ada 31 tenaga kerja asing di kawasan industri yang terpapar Covid-19.

"Iya 31 WNA yang bekerja di kawasan industri) positif korona selama pandemi ini," kata Alamsyah.

Alamsyah tidak menjelaskan lebih rinci status dan di kawasan industri mana WNA itu bekerja namun dia menyebut WNA itu sudah sembuh seluruhnya.

"Namun begitu tentu saja ini harus tetap menjadi perhatian semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Terkait dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohammad Nuh menilai PPKM tidak efektif.

"Saya sepakat dengan Pak Presiden, PPKM tidak efektif seperti di Kabupaten Bekasi ini contohnya," kata Nuh.

Nuh mengatakan selama hampir sebulan penerapan PPKM di Kabupaten Bekasi, angka kasus Covid-19 masih saja tinggi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Menurut dia, penerapan PPKM seharusnya dibarengi dengan optimalisasi pelacakan kasus di seluruh klaster penyebarannya.

"Ini harus dievaluasi penerapan PPKM ya, kasus Covid-19 di kita masih tinggi," ucapnya.

Nuh menyoroti minimnya ketersediaan alat pendeteksi virus korona sebagai sarana pendukung percepatan penanganan Covid-19 turut mempengaruhi upaya pelacakan kasus. n Ant/P-5