KKP-Nelayan Berdialog Soal Alat Tangkap

Jakarta- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah berdialog dengan nelayan di sejumlah tempat dalam rangka mencari titik temu permasalahan peralihan alat tangkap di Pantai Utara Jawa Tengah. Alhasil, disepakati nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan mendukung pemerintah melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

"Hasil pertemuannya, ternyata mereka mendukung pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan pada saat mereka beroperasi di laut, kapal-kapal mereka banyak juga yang tersangkut dan terhambat karena alat tangkap tidak ramah lingkungan yang digunakan," ungkap Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Kamis (20/7).

Nelayan juga meminta pembayaran polis asuransi diterapkan per trip (melaut), bukan per tahun. Menjawab hal tersebut, KKP akan meminta asuransi Jasindo untuk membuka kantor di pelabuhan Larangan untuk memfasilitasi asuransi nelayan.

Selain itu, para nelayan juga meminta kemudahan bagi anak-anak nelayan untuk masuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Menanggapi hal tersebut, KKP menyatakan bahwa pada tahun 2017 ini telah mengalokasikan 40 persen dari keseluruhan jumlah siswa di SUPM untuk anak nelayan.

Pada kesempatan yang sama, nelayan juga meminta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dihidupkan kembali, setelah pada 2013 diberitakan mengalami kebangkrutan.
Halaman Selanjutnya....