KJP dan KJMU Siswa Perokok Akan Dicabut

Sementara itu, Dinas Pendidikan Jakarta menggandeng Dinas Kesehatan terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. "Akan kami pelajari dan coba terapkan nanti di Dinas Pendidikan serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Budi Awaluddin.

Budi menuturkan, respons tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang menyoroti penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Dalam keterangannya, Abdul mengatakan ini tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Maka dari itu, Dinas Pendidikan perlu mendalami maksud dan tujuan PP tersebut bersama Dinas Kesehatan untuk penyediaan alat kontrasepsi hingga melakukan sosialisasi kepada siswa. "Ini perlu sosialisasi kepada siswa. Kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP antara lain mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.
Halaman Selanjutnya....