Kini Sudah 90 Persen, Pencairan Bansos Ditargetkan Tuntas Awal Ramadan

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran akan rampung sebelum memasuki bulan Ramadan pada awal bulan depan. Saat ini pencairan bantuan sosial (Bansos) triwulan pertama tahun 2025 sudah hampir paripurna.

Foto: Istimewa

“Sekarang sudah 90 persen per hari ini, sudah hampir tuntas (pencairan Bansos) untuk triwulan pertama, sudah clear semua,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di Jakarta, Selasa (18/2).

Mensos menerangkan, penuntasan penyaluran Bansos bakal berlanjut pada Februari 2025 atau sebelum mulainya bulan puasa yang diprediksi pada Maret 2025.

Menurutnya, penyaluran Bansos triwulan pertama 2025 masih menggunakan data lama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan selanjutnya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“DTSEN masih dalam tahap validasi segera dipadankan. Jadi untuk triwulan kedua nanti baru kita menggunakan data terbaru, DTSEN. Sekarang masih data yang lama, DTKS,” jelasnya.

Dia mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi data penerima Bansos. Jika seluruh pihak berkontribusi, DTSEN dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam penyaluran Bansos dan tepat sasaran.

“Kita minta bupati dan wali kota yang baru nanti ikut melihat, menyaksikan, sekaligus ikut verifikasi dan validasi lewat Dinas Sosial bersama BPS daerah dan para pilar sosial yang ada di daerah tersebut,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyoroti banyak masyarakat yang tidak seharusnya menerima bantuan, tetapi tetap mendapatkannya akibat permasalahan dalam sistem pendataan dan alokasi yang belum akurat. Menurutnya, Kemensos harus berani mengambil langkah tegas agar bantuan sosial tidak menjadi komoditas politik.

Dia menilai, perlu ada surat edaran yang jelas untuk memastikan ketegasan dalam penyaluran bantuan, termasuk peran kepala desa dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Menurutnya, penting semua pihak untuk melakukan pengawasan dan pemutakhiran data secara berkala.

“Survei langsung perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui siapa yang sudah keluar dari kemiskinan dan siapa yang masih berhak menerima bantuan. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, angka kemiskinan akan terus menurun, dan ekonomi Indonesia bisa semakin baik,” ucapnya.

Achmad mengingatkan fokus utama Kemensos seharusnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Menurutnya, upaya ini belum berjalan maksimal.

“Ruh dari Kemensos adalah mengurangi kemiskinan, tetapi banyak ­program yang belum efektif. Pemberdayaan harus lebih dikuatkan dan terlihat jelas di lapangan,” tuturnya. ruf/S-2