Kim Jong-un Tolak Reunifikasi dengan Negara Asing

SEOUL - Pemimpin Kim Jong-un mengatakan kepada tentara Korea Utara (Korut) bahwa Korea Selatan (Korsel) adalah negara asing dan oleh karena itu maka ia menolak reunifikasi, media pemerintah melaporkan pada Jumat (18/10), saat Seoul mengecam meningkatnya dukungan Pyongyang, termasuk pengerahan pasukan, untuk perang Russia di Ukraina.

Meskipun secara resmi masih berperang, kedua Korea telah lama mendefinisikan hubungan sebagai hubungan khusus, bukan hubungan antarnegara, dengan tujuan untuk penyatuan kembali pada akhirnya.

Namun hal itu berubah pekan ini, setelah Korut mengubah konstitusinya untuk mendefinisikan Korsel sebagai negara yang bermusuhan dan meledakkan jalan raya dan jalur kereta yang pernah menghubungkan kedua negara.

"Tentara kita harus mengingat sekali lagi fakta pahit bahwa Korsel adalah negara asing dan negara yang tampaknya bermusuhan," kata Kim Jong-un kepada korps ke-2 Tentara Rakyat Korea, lapor kantor beritaKCNA.

"Dihancurkannya jalan raya dan rel kereta pekan ini berarti berakhirnya hubungan jahat dengan Seoul," kata Kim seraya menambahkan bahwa Korut telah melakukan penghapusan total gagasan reunifikasi yang tidak masuk akal.

"Jika konflik meletus, tentara Korut harus ingat bahwa mereka bertempur melawan negara musuh, bukan melawan rekan senegaranya," imbuh Kim.

Saat hubungan dengan Korsel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS) memanas, Korut semakin dekat dengan Russia, bahkan Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan langka ke Pyongyang pada Juni lalu ketika kedua negara meneken perjanjian pertahanan bersama.

Korsel telah lama menuduh Korut mengirimkan senjata ke Russia yang akan melanggar serangkaian sanksi PBB terhadap kedua negara dan pada Jumat, Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol telah memimpin pertemuan darurat untuk membahas hubungan Korut dan Russia negara yang semakin dalam.

"Hubungan militer yang erat antara Russia dan Korut, yang melampaui transfer pasokan militer hingga pengerahan pasukan yang sebenarnya, menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan tidak hanya bagi negara kita, tetapi juga bagi masyarakat internasional," kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan.

Pengiriman Pasukan

Sementara itu pada Kamis (17/10) lalu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengatakan bahwa ia memiliki laporan intelijen yang mengatakan Korut sedang melatih 10.000 tentaranya untuk mendukung Russia dalam pertempurannya melawan Kyiv.

Korut memiliki kepentingan tersendiri dalam mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina, Hong Sung-pyo, peneliti senior di Institut Korea untuk Urusan Militer, mengatakan kepadaAFP.

"Pihak Utara kemungkinan besar melihat Ukraina sebagai konflik yang darinya mereka dapat memperoleh informasi intelijen berharga dengan berpartisipasi, bahkan jika ini berarti mempertaruhkan nyawa warga negaranya sendiri," ucap Hong.

Selama lawatannya ke unit pasukan garis depan pada Kamis, Kim Jong-un terlihat sedang memeriksa dokumen-dokumen penting termasuk peta besar, yang konon menunjukkan Seoul, saat ia membahas rencana pertempuran dengan para pejabat tinggi.

Di lain hal, militer Korsel pada Selasa (15/10) lalu merilis rekaman video yang menunjukkan tentara Korut meledakkan jalan raya dan rel kereta, dan Seoul kemudian mengatakan Pyongyang tampaknya telah menggunakan rekaman itu di media pemerintah.

Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korut dan juru bicara utama rezim mengatakan gambar yang dimaksud adalah tangkapan layar dari salah satu klip video yang dirilis oleh kantor berita media asing. Semua media asing yang berbasis di Seoul menerima rekaman tersebut dari militer Korsel.

Mengutip sebuah penyelidikan, Kim Yo-jong kemudian menuduh media Korsel, termasuk kantor beritaYonhaptelah menggunakan gambar dari media pemerintah Pyongyang tanpa izin. Kementerian Unifikasi Korsel pada Jumat membantahnya dengan mengatakan semua perusahaan media Korsel secara sah menggunakan materi dariKCNAdengan membayar royalti melalui perantara Jepang.

"Kami ingin menegaskan bahwa justru Korut yang secara tidak sah menggunakan materi kami," kata Kim In-ae wakil juru bicara Kementerian Unifikasi Korsel. AFP/I-1