Khawatir Diserobot, Sri Mulyani Perintahkan Aset BLBI Segera Dimanfaatkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan dengan tegas agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menentukan fungsi dari aset sitaan eks BLBI. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari aset tersebut tak menjadi tanah liar.

"Jangan sampai hanya mengambil aset dan tanah jadi tanah liar yang kemudian bahkan bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak," ungkap Sri Mulyani dalam Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI, Kamis (25/11).

Sri Mulyani mengatakan negara langsung bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat atas aset sitaan eks BLBI tersebut. Aset itu akan langsung diubah menjadi atas nama negara.

"Tujuannya agar aset bermanfaat, jangan hanya dapat hak tagih tapi juga aset itu kami bukukan, cantumkan dalam neraca keuangan pemerintah. Kalau hibah, lakukan dengan baik," tuturnya

Sri Mulyani menyampaikan, dirinya berharap agar aset sitaan eks BLBI itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan publik atau mendorong kegiatan masyarakat sehingga akan memberikan manfaat seperti dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Diketahui, negara telah menghibahkan aset eks BLBI untuk tujuh kementerian/lembaga (k/L) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Total aset itu bernilai Rp492 miliar.

Tujuh Kementrian/Lembagayang mendapatkan hibah aset eks BLBI, yakniBadan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Total aset tanah dan bangunan yang dihibahkan kepada tujuh k/l dengan nilai Rp146,5 miliar dengan luas 323.315 meter persegi.

"Saya senang sebab tujuh k/l ini merupakan tujuh k/l yang memiliki fungsi sangat penting, sehingga aset hibah diharapkan meningkatkan peran dan tugas k/l," tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan salah aset yang diberikan ke Kementerian Keuangan akan dimanfaatkan sebagai gedung kantor. Bendahara negara juga menyebut banyak kantor perpajakan yang bukan berada di gedung milik pemerintah, melainkan sewa.

"Padahal tugas mereka sangat penting, mengumpulkan keuangan negara. Jadi kami melihat aset-aset di berbagai daerah bisa digunakan untuk membangun kantor, baik pajak dan bea cukai," papar Sri Mulyani.

Selain itu, terdapat 12 jenis aset yang dihibahkan kepada tujuh k/l. Lalu, pemerintah juga menghibahkan tanah seluas 103.290 meter persegi dengan nilai Rp345,7 miliar kepada Pemkot Bogor. Aset itu berada di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Timur.

"Tadi pertama kepada Wali Kota Bogor (Bima Arya) yang tadi beliau sampaikan Pak Bima akan buat ibu kota baru di lokasi, sehingga akan buat keseluruhan Kota Bogor jadi jauh lebih baik," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus segera menyiapkan anggaran jika ingin membangun ibu kota baru tersebut. Dirinya berharap dengan adanya pembangunan ini maka akan menciptakan kegiatan ekonomi di tengah proses pemulihan pasca pandemi covid-19.