Kewenangan Zonasi Pendidikan di Pemda

DEPOK - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 telah membahas kebijakan zonasi pendidikan dengan pemerintah daerah. Semua pemerintah daerah memberikan gagasan dan pengalaman tentang penerapan kebijakan zonasi pendidikan di daerahnya masing-masing.

"Kewenangan (penerapan) zonasi disepakti berada di pemerintah daerah masing-masing. Dengan rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai zonasi," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, di Depok, Kamis (14/2).

Ia mengatakan adanya proses pertukaran ide dan gagasan tersebut, Ananto berharap antarpemerintah daerah bisa saling memotivasi. Sebab, program zonasi akan menjadi metode utama dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.

"Jadi diharapkan semua pemerintah daerah punya pemahaman yang sama, melihat (praktik baik) daerah lain bagus sehingga termotivasi untuk membangun zonasi di daerahnya dengan diperkuat peraturan daerah masing-masing," terang Ananto yang juga menjabat ketua steering committee RNPK 2019.

Data Kemendikbud mencatatkan sudah terdapat sebanyak 211.443 sekolah yang menjalankan sistem zonasi pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 146.860 Sekolah Dasar (SD), 38.777 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.510 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 12.296 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, menyebut rembuk nasional ini mendapatkan kesepakatan bagaimana menata pendistribusian guru berbasis zona yang tidak hanya untuk PBDB ke depan, tetapi untuk pendistribusian guru termasuk peningkatan kompetensi melalui pendekatan pada peningkatan pedagobi dengan memasukkan unsur pembentukan karakter pada semua mata pelajaran.

Dengan pola zonasi ini juga dilakukan pendekatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di mana guru-guru dapat berdiskusi di dalam zona. "Jadi, kita tidak lagi menarik guru-guru untuk pelatihan tingkat nasional, tetapi kita akan fokuskan guru-guru ini berlatih di tingkat zona melalui MGMP," katanya. yok/E-3