Kewajiban Neto PII Indonesia Menyusut, Sinyal Positif di Akhir 2024?

JAKARTA – Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia adalah statistik yang mencerminkan nilai aset keuangan luar negeri yang dimiliki oleh penduduk Indonesia serta kewajiban keuangan yang dimiliki oleh non-penduduk terhadap Indonesia pada suatu periode waktu tertentu.

Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), PII Indonesia umumnya mencatat posisi neto kewajiban, yang berarti Indonesia lebih banyak menerima investasi asing dibandingkan dengan investasi yang dilakukan di luar negeri. Namun, ini juga menunjukkan ketergantungan terhadap investasi asing dalam perekonomian.

BI melaporkan posisi investasi internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV 2024 mencatat penurunan kewajiban neto menjadi 245,3 miliar dolar AS dari sebelumnya 270,4 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2024.

“Penurunan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi aset finansial luar negeri (AFLN) dan penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri (KFLN),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Senin (10/3).

Ramdan menyebutkan, posisi AFLN Indonesia meningkat terutama didorong kenaikan cadangan devisa. Posisi AFLN pada akhir triwulan IV 2024 tercatat sebesar 522,8 miliar dolar AS, naik 0,6 persen (quartal-to-quartal/qtq) dari 519,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2024.

Peningkatan posisi AFLN tersebut dipengaruhi oleh kenaikan penempatan aset terutama dalam bentuk cadangan devisa, diikuti oleh investasi langsung dan investasi portofolio.

Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut tertahan oleh faktor perubahan lainnya seiring penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia dan pelemahan indeks harga saham global.

Di sisi yang lain, posisi KFLN Indonesia tercatat menurun di tengah tetap solidnya aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi lainnya. Posisi KFLN Indonesia pada akhir triwulan IV 2024 turun 2,8 persen (qtq) menjadi 768,1 miliar dolar AS dari 790,0 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2024.

Penurunan posisi KFLN tersebut dipengaruhi oleh transaksi investasi portofolio yang mencatat aliran modal keluar seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Sementara investasi langsung dan investasi lainnya tetap membukukan aliran modal masuk yang mencerminkan terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi domestik.

Perkembangan posisi KFLN lebih lanjut juga dipengaruhi oleh penurunan nilai instrumen keuangan domestik seiring penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah, dan penurunan harga saham domestik.

Secara keseluruhan 2024, PII Indonesia juga mencatat penurunan kewajiban neto dibandingkan dengan posisi akhir 2023. Kewajiban neto PII Indonesia turun dari 257,9 miliar dolar AS pada akhir 2023 menjadi 245,3 miliar dolar AS pada akhir 2024.

“Penurunan kewajiban neto PII tersebut bersumber dari peningkatan posisi AFLN sebesar 37,5 miliar dolar AS (7,7 persen year-on-year/yoy) yang lebih tinggi dibanding peningkatan posisi KFLN sebesar 24,9 miliar dolar AS (3,4 persen yoy),” kata Ramdan.

Peningkatan posisi AFLN didorong oleh kenaikan posisi pada seluruh komponen, baik investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, maupun posisi cadangan devisa.

Sementara itu, kenaikan posisi KFLN terutama dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya.

BI memandang, perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2024 dan keseluruhan 2024 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal.

“Hal ini tercermin dari perbaikan rasio net kewajiban PII Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 18,8 persen pada 2023 menjadi 17,6 persen pada 2024,” kata Ramdan.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (92,3 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Ke depan, ujar Ramdan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Selain itu, BI juga akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia.