Ketua MPR Ingatkan Bonus Demografi Jadi Beban Jika Hukum Tidak Ditata

JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bonus demografi dapat menjadi beban kalau negara tidak diperbaiki penataan hukumnya, sehingga ke depannya harus dibina. Dari sisi ekonomi dan demokrasi harus dibenahi, begitu pun monopoli harus dihilangkan.

Demikian dikatakan Bamsoet di hadapan peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan atau Taplai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Aula Lemhannas, Jakarta, Senin (4/12).

"Jadi, siapa pun capres-cawapres yang terpilih nantinya marilah kita berikan masukan yang membangun untuk kepentingan bersama," kata Bamsoet menjawab pertanyaan peserta dari Unpad Bandung, Dadang saat tanya jawabdi acara Taplai Lemhannas yang diisiasi bersama. Smandel Business Network (SBN),Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) pada Tahun 2023.

Menurut siaran persnya, Bamsoet menegaskan ekonomi dan ketahanan nasional sangat berhubungan, karena perekonomian juga memerlukan karakter yang baik, di mana karakter tersebut ditujukan untuk ketahanan nasional.

Masih menjawab pertanyaan lain dari Unpad yakni peserta bernama Rahmat, bagaimana investasi bisa dimaksimalkan untuk bangsa dan negara dan berdampak ke masyarakat, Bamsoet menjelaskan, sebenarnya Indonesia sangat menggiurkan investor dari luar negeri karena punya potensi pasar sangat tinggi. Dulu sebelum dikenal, Indonesia sudah diambil rempah dan tambangnya oleh luar negeri. Oleh sebab itu rakyat Indonesia harus kompak supaya tidak diambil kekayaan negara.

"Indonesia sangat mudah diadu domba sehingga kita harus memiliki ketahanan. Kita harus belajar banyak dari Tiongkok, Korea, untuk dapat mengambil banyak untung dari investasi. Jadi seluruh investasi harus sebanyak-banyaknya bermanfaat untuk knowledge, meskipun negosiasi dengan investor tidak selalu sama. Kalau kita pinjam duit jangan hanya terima jadi tapi kita harus mengambil langkah untuk mengetahui strateginya maka ekspor harus dibatasi supaya pendapatan negara juga naik," papar Bamsoet.

Sementara menjawab pertanyaan Alif, peserta ACMI tentang bagimana menaikkan kelas UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, Bamsoet menjelaskan biasanya ketika belum punya modal kita hanya bisa sebagai pedagang, lalu menjadi home industri, sehingga bisa membuat pabrik sendiri. Tahun depan melalui digitalisasi bisa memudahkan untuk mengembangkan bisnis karena adanya kripto (tidak seperti bank yang nilai kursnya berubah).

Empat Konsensus Kebangsaan

Sementara itu ketika memberikan smabutan pembukaan Taplai, Plt Gubernur Lemhannas, Laksdya TNI Maman Firmansyah mengungkapkan rasa salutnya kepada peserta yang datang dari kalangan perguruan tinggi dan praktisi bisnis, karena mereka punya kepedulian sangat tinggi pada keutuhan negara.

"Yang sangat penting kita ingatkan di sini, bahwa empat konsensus kebangsaan harus kita jaga dan pelihara sampai kapan pun yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang dipikirkan disepakati para founding father kita sehingga Indonesia masih tetap utuh hingga kini," ungkap Laksdya TNI Maman Firmansyah.

Menyinggung era digital yang salah satunya masyarakat sudah sangat bergantung pada gadget dan media sosial,Laksdya TNI Maman mengatakan cobaan dan gangguan atas keutuhan wilayah NKRI cukup besar, tetapi karena ada 4 konsensus kebangsaan itu, dapat mengantisipasinya dengan baik.

"Jadi tugas kita bersama mempertahankannya, apalagi negara kita terdiri atas daratan, lautan, dan kepulauan," katanya.

Mewakili Smandel Business Network (SBN) atau para alumni SMAN 8 Jakarta yang bergabung dalam komunitas bisnis, Adhy Santoso mengatakan, kegiatan Taplai sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai kalangan tetapi mereka dapat menjalin hubungan atau networking untuk berbagai kepentingan yang sinergis.

"Secara pribadi, karena saya sudah ikut Taplai, sangat merasakan betapa negeri kita, Indonesia sangat luas, makmur, dan hebat. Jadi sekarang saya lebih mencintai negeri ini. Saya pun mulai memperhatikan nilai-nilai pelajaran anak saya yang terkiat dengan ini, misalnya pelajaran PPKN," kata Adhy.