Ketua MPR Ingatkan Bonus Demografi Jadi Beban Jika Hukum Tidak Ditata

JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bonus demografi dapat menjadi beban kalau negara tidak diperbaiki penataan hukumnya, sehingga ke depannya harus dibina. Dari sisi ekonomi dan demokrasi harus dibenahi, begitu pun monopoli harus dihilangkan.

Demikian dikatakan Bamsoet di hadapan peserta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan atau Taplai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Aula Lemhannas, Jakarta, Senin (4/12).

"Jadi, siapa pun capres-cawapres yang terpilih nantinya marilah kita berikan masukan yang membangun untuk kepentingan bersama," kata Bamsoet menjawab pertanyaan peserta dari Unpad Bandung, Dadang saat tanya jawabdi acara Taplai Lemhannas yang diisiasi bersama. Smandel Business Network (SBN),Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (ACMI), dan Indonesia Financial Group (IFG) pada Tahun 2023.

Menurut siaran persnya, Bamsoet menegaskan ekonomi dan ketahanan nasional sangat berhubungan, karena perekonomian juga memerlukan karakter yang baik, di mana karakter tersebut ditujukan untuk ketahanan nasional.

Masih menjawab pertanyaan lain dari Unpad yakni peserta bernama Rahmat, bagaimana investasi bisa dimaksimalkan untuk bangsa dan negara dan berdampak ke masyarakat, Bamsoet menjelaskan, sebenarnya Indonesia sangat menggiurkan investor dari luar negeri karena punya potensi pasar sangat tinggi. Dulu sebelum dikenal, Indonesia sudah diambil rempah dan tambangnya oleh luar negeri. Oleh sebab itu rakyat Indonesia harus kompak supaya tidak diambil kekayaan negara.
Halaman Selanjutnya....