Ketua Komisi B: Penerapan ERP Bisa Membebani Masyarakat

lsmail menjelaskan, rencana penerapan ERP ini juga masih dalam pembahasan di Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan belum pernah disampaikan secara langsung pihak eksekutif, khususnya Dinas Perhubungan kepada Komisi B.

"Tentu sebagai mitra kerja eksekutif dan Wakil Rakyat kita ingin juga mengetahui lebih jauh soal ERP ini. Jangan sampai ingin mencari solusi tapi justru menimbulkan masalah baru," bebernya.

Ismail menambahkan, ada banyak hal krusial yang perlu dikritisi kalau ERP ini akan diterapkan. Misalnya, siapa yg akan mengelola uang dari penerapan jalan berbayar tersebut.

"Saya kira ini akan melibatkan dana yang besar dan berpotensi terjadi penyimpangan. Penggunaan uang hasil penerapan ERP ini juga harus jelas dulu," bebernya.

Menurutnya, masih banyak alternatif lain untuk mengatasi kemacetan dengan tidak membebani masyarakat secara finansial dan menganggu mobilitasnya.
Halaman Selanjutnya....