Ketua Komisi B: Penerapan ERP Bisa Membebani Masyarakat

JAKARTA - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ismail memberikan sejumlah masukan terkait rencana penerapan jalan berbayar Electronic Road Pricing (ERP).

Ismail mengatakan, ERP masih jauh dari persetujuan. Pasalnya, jika ERP diterapkan maka kebijakan ini dapat membebani masyarakat.

"Masyarakat tentu akan ada tambahan pengeluaran dalam menunjang mobilitasnya. Terlebih, jika ERP ini juga diterapkan bagi pengendara sepeda motor. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, kita harus punya empati," ujarnya.

Tidak kalah penting, lanjut Ismail, penerapan ERP ini sangat berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan lokasi-lokasi kemacetan baru.

"Benyak pengendara tentu akan menggunakan jalan lain yang tidak berbayar, ini tidak bisa dihindari. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan dan kajian mendalam terkait ERP ini, kita tidak bisa asal menyetujui saja," bebernya.
Halaman Selanjutnya....