Ketua Bapenda Mundur, SKPD Tak Terganggu

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap ada dampak positif dari mundurnya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari dari jabatannya beberapa hari lalu bagi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.
"Di Pemprov, maupun institusi mana pun, yang namanya pergantian jabatan itu hal yang biasa, mutasi, rotasi, berpindah ke tempat asal dan sebagainya, ini penyegaran, yang biasa saja, tidak ada masalah. Jadi, bukan kenapa diganti, tapi bagaimana pergantian memberikan dampak positif," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa(2/2).
Sebelumnya, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta juga beberapa kali melakukan rotasi yang diklaimnya sudah bisa meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.
"Yang penting teman-teman, bisa lihat sejauh mana kami bisa meningkatkan kinerja secara umum. Alhamdulillah, kinerja kita menumbuhkan dampak positif, seperti kemarin kami menangani banjir dengan cukup baik sehingga Alhamdulillah air bisa kurang dari enam jam surut," tutur Riza.
Sebelumnya, banyak spekulasi terkait mundurnya Mohammad Tsani Annafari dari posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.
Hingga akhirnya Tsani mengaku dirinya diminta mundur dari jabatannya karena dianggap sebagai beban organisasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Saya ini jadi beban organisasi kalau tetap jadi Kepala Bapenda, sehingga lebih baik saya tidak jadi Kepala Bapenda, organisasi ini maksudnya Pemprov DKI," kata Tsani melalui sambungan telepon kepada wartawan, Jumat (26/2).
Dia menyebutkan permintaan agar mundur dari posisi yang diembannya setelah mengadakan diskusi kelompok terfokus (fokus group discussion/FGD) tentang Transformasi Digital Pendapatan Daerah PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta 2021 yang selama ini dijalankan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada Rabu (24/2) lalu.
"Saya bikin FGD ngomongin Samsat. Kalau Samsat tidak diperbaiki, gimana? Lalu ada kuping yang panas komplain ke pak gubernur (Anies Baswedan)," kata dia.
Adapun forum itu turut dihadiri oleh Agus Rahardjo selaku penasihat Kapolri dan Ketua KPK RI periode 2016-2020, serta Komjen (Purn) Oegroseno mantan Wakapolri selaku Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
"Apakah saya bisa ngatur Pak Agus enggak ngomong keras begitu? Terus kalau tidak ngomong itu kapan benarnya, masa kita rela tiap tahun keluarkan duit 9,8 miliar rupiah untuk Samsat buat cetak kertas yang kemudian jadi komoditi saja," kata dia. Ant/P-5