Ketimpangan Warnai Sektor Pangan

Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan perlu terus dikembangkan guna menciptakan swasembada dan ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan ketimpangan kondisi perekonomian masih mewarnai sektor pangan nusantara. Karenanya, perlu adanya solusi untuk meningkatkan perekonomian yang lebih berkeadilan.

"Kenyataan bahwa ketimpangan ekonomi masih mewarnai sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik menyangkut lahan, kesempatan pembiayaan dan pasar serta kemampuan dan keterampilan SDM," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam pembukaan Jakarta Food Security Summit (JFFS) ke-4 di Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut Rosan, JFFS bertajuk Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan ini pada intinya merupakan upaya untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional.

"Dalam hubungan ini, Kadin melihat perlu terus dikembangkan kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan dan perikanan," paparnya.

Dengan demikian, dia menyatakan bahwa hal itu akan dapat menciptakan swasembada dan ketahanan pangan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, yang pada gilirannya akan menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan.

Langkah Konkret

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengingatkan agar kebijakan pemerintah dapat fokus mengatasi ketimpangan sebagai upaya untuk menghindarkan disintegrasi bangsa.

"Pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro rakyat kecil," kata Junaidi Auly.

Menurut Junaidi, jika ketimpangan terus dibiarkan, maka ke depannya akan berdampak buruk terhadap integrasi bangsa karena ketimpangan tersebut tak mencerminkan nilai pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dia mengingatkan sejumlah kajian menunjukkan bahwa sekitar 64 persen dari total 5.279 triliun rupiah simpanan yang ada di perbankan nasional dikuasai oleh 0,2 persen orang terkaya di negeri ini.

Selain itu, ujar dia, data lain menunjukkan pertumbuhan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2006-2016. "(Ketimpangan) jika tidak ditangani dengan serius bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita yang belum juga mencapai target," paparnya.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendorong para calon kepala daerah pada Pilkada 2018, mengusung program yang mendukung penurunan ketimpangan.

Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan negara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendorong produktivitas rakyat sehingga ketimpangan ekonomi dapat ditekan.

ers/Ant/E-10