Ketika PDIP Bicara Strategi Menekan Politik Uang untuk Kalangan Kadernya

Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menuturkan partainya akan menggunakan sistem demokrasi terpimpin dari tingkat DPC untuk menekan praktik politik uang atau money politicsdi kalangan kader.

"PDIP memiliki pengalaman panjang dalam proses rekrutmen ketua-ketua struktur partai baik di tingkat DPC (Kota/Kabupaten) dan DPD (Provinsi). Tidak adavotinguntuk mencegahmoney politics," kata Djarot di sela kegiatan Pembekalan dan Penguatan Antikorupsi kepada 27.802 bacaleg (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dalam menghadapi Pemilu 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (14/12).

Dulu, lanjut Djarot, pencalonan ketua DPC berdasarkan pada dukungan suara dari PAC (pengurus anak cabang/kecamatan)one man, one vote, one value. "Di situlah terjadi proses transaksi, sehingga orang yang memperoleh dukungan terbanyak dari PAC atau akar ranting itulah yang akan dipilih. Untuk menjadi calon Ketua DPC bisa menghabiskan miliaran rupiah," papar Djarot.

Pola seperti itu, kata Djarot, akan diubah menggunakan pola demokrasi terpimpin. "Dengan demokrasi terpimpin maka upaya untuk melakukan penyuapan itu tidak lagi dilakukan. Kita melakukan pendekatan secara lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Kita lakukan psikotes, kita lihat rekam jejak, disaring, dan dikembalikan kepada mereka," terang Djarot.

Diharapkan para kader yang ada di tingkat ranting bisa memilih dan menentukan secara musyawarah mufakat. "Saat tidak tercapai musyawarah mufakat maka pencalonan akan diambil alih oleh DPP Partai. Sehingga, proses pencalonan ketua-ketua partai dilakukan secara transparan dan tidak ada money politics," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, Djarot mengharapkan agar ketua-ketua partai di daerah menjadi tokoh-tokoh berintegritas karena dipilih berdasarkan rekam jejak yang jelas, hasil psikotes, dan musyawarah mufakat.

"Sistem demokrasi kita masih menggunakanone man, one vote, one valuedengan sistem proporsional terbuka. Oleh sebab itu biaya politik yang sangat tinggi membuka peluang lebar bagi siapapun yang terpilih bagi calon kepala daerah dan bacaleg akan melakukanmoneypolitics," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut partainya membuat sistem demi menguatkan semangat antikorupsi di lingkungan partai.

PDIP membangun sistem melalui aturan parpol yang ketat demi mencegah kader berperilaku korupsi. "Sudah melakukan terobosan akan pentingnya aspek pencegahan. Pencegahan dengan membangun kesadaran yang sistemik dengan membuat aturan partai," kata Hasto yang juga dikenal sebagai dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu.

Hasto mengatakan PDIP saat ini sudah membangunmerit systemdemi menghindari keluarnya biaya besar dalam mencari ketua DPD hingga DPC parpol berlambang Banteng itu.

PDIP, kata dia, tidak menggunakan sistemvoting one man, one votedalam menentukan ketua DPD dan DPC partai berkelir merah tersebut.

"Menggunakanmerit system, tetapi dengan mengedepankan demokrasi, PAC boleh mengusulkan calon ketua DPC, lalu calon katakanlah ada 20, disaring melalui psikotes," ujar Hasto.

Dia mengatakan proses psikotes dilakukan oleh DPP PDIP. Kemudian, kantor partai di tingkat pusat akan mengembalikan beberapa nama calon Ketua DPD dan DPC ke pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota.

Hasto mengatakan nama yang diserahkan dari DPP ke DPD dan DPC PDIP biasanya berjumlah tiga orang. Pengurus parpol di tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota kemudian menggelar musyawarah mencari Ketua DPD dan DPC PDIP.

"Tiga kami kembalikan ke daerah, kami larang voting, voting langsung itu pemilihan presiden. Begitu kami larang voting, tidak adamoney politicsdi bawah. Lalu mereka berjuang siapa jadi ketua, sekretaris, dan bendahara," katanya.

Hasto menyebut sistem yang dibangun PDIP dalam mencari Ketua DPD dan DPC berimbas positif. Utamanya, dalam upaya parpol membangun kantor di berbagai daerah dalam dua tahun ke belakang.

"Kami berhasil membangun 112 kantor partai dan itu milik partai, tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa kami bisa membangun 112 kantor partai, karena pemilihan Ketua DPC dan Ketua DPD biayanya hanya biaya psikotes. Ini menjadi contoh bagaimana semangat antikorupsi dijabarkan melalui regulasi partai," katanya.