Keterlibatan Pemda Masih Minim

Peran aktif Pemda di lokasi tempat pembangkit listrik dibangun sangat dibutuhkan, termasuk melalui percepatan pembebasan lahan dan perizinan guna mendukung keberhasilan program elektrifikasi 35 ribu MW.

Jakarta akarta akartaakarta - Keterlibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) masih rendah. Hal itu bisa dilihat masih banyaknya hambatan teknis sehingga memicu mundurnya pengoperasian atau Commercial Date Operation (COD) pembangkit listrik.

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, menyebutkan beberapa kendala yang memicu rendahnya realisasi pembangunan pembangkit. Hal itu seperti perizinan di daerah, pembebasan lahan ketersediaan energi primer, gas, dan batu bara, pembangunan infrastruktur di daerah serta beberapa kendala lainnya.

Untuk itu, Fahmi menyarankan peran serta aktif pemda di lokasi tempat pembangkit dibangun. "Pemda bisa mempercepat proses pembebasan tanah, perizinan di daerah, pembangunan infrastruktur.

Namun, pemda harus dapat kompensasi berbentuk PI (participating interest) 10 persen, seperti pada pengelolaan lahan migas, baik yang dibangun oleh PLN maupun IPP (Independent Power Producer)," ungkap Fahmi, di Jakarta, Rabu (7/3).

Dijelaskan Fahmi, kepemilikan PI oleh pemda tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan kepada pihak ketiga. Jika pemda tidak mampu menyediakan dana untuk PI, bisa ditalangi dulu oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau Independent Power Producer.

Fahmi menegaskan jika mendasar pada capaian COD sebesar 1.362 MW atau sekitar 3,9 persen, progres pembangunan pembangkit masih kecil. Namun, jika mengacu pada tahapan konstruksi dan komitmen kontrak IPP, sesungguhnya sudah melebihi 50 persen.

Pada akhir 2018, diperkirakan 100 persen kontrak IPP sudah dirampungkan. Hanya 100 persen COD baru dicapai pada 2022 mundur dari target 2019.

Sesuai Target

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pelaksanaan proyek ketenagalistrikan 35.000 MW masih sesuai target yang telah ditetapkan meskipun per 1 Februari lalu baru terealisasi sekitar 3,89 persen. Kementerian ESDM optimistis kapasitas listrik pada 2019 bertambah 20 ribu MW. Selebihnya akan beroperasi pada tahun 2024-2025, seiring pertumbuhan kebutuhan listrik hingga tahun tersebut

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyadari ekspektasi publik tinggi terhadap program tersebut. Namun, dia memperingatkan pembangunan pembangkit skala besar tidak bisa selesai dalam waktu singkat.

"Proyek strategis nasional itu membutuhkan waktu sekitar tiga tahun untuk beroperasi dari masa konstruksi," ujar Jonan, di Jakarta, Rabu (7/3).

Sejak program listrik 35 ribu MW dicanangkan pada pertengahan 2015, total pembangkit yang sudah COD hingga awal Februari lalu mencapai 1.362 MW.

Semetara sejumlah 17.116 MW sudah dalam tahap konstruksi dan sebagian besar lainnya telah kontrak serta sebagian kecil atau 13 persen dalam tahap pengadaan atau perencanaan.

ers/Ant/E-10