Ketegangan Politik di Korsel Terus Meningkat, Presiden Yoon Suk Yeol Akan Jadi Saksi di Sidang Pemakzulan

SEOUL- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan bersaksi pada sidang pemakzulan dirinya di Mahkamah Konstitusi atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer yang gagal bulan lalu, kata pengacaranya pada Minggu (5/1).

"Presiden berencana hadir pada tanggal yang ditetapkan untuk menyampaikan sikapnya," kata Yun Gap-geun, penasihat hukum Yoon, dalam sebuah pesan kepada wartawan.

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 14 Januari untuk sidang pertama pemakzulan Yoon. Empat sidang lainnya akan berlangsung pada 16, 21, dan 23 Januari, serta 4 Februari.

Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan undang-undang, Yoon harus menghadiri sidang-sidang formal, sedangkan sidang-sidang persiapan tidak memerlukan kehadirannya.

Jika dia tidak hadir pada sidang pertama, sidang itu akan dijadwalkan ulang. Namun, jika dia tidak hadir juga, pengadilan akan terus melanjutkan proses peradilan.

Karena Yoon ditanggguhkan dari tugasnya sebagai presiden setelah dimakzulkan, menurut tim pembelanya, dia akan fokus pada persidangan pemakzulan.

Hingga saat ini, Yoon masih menolak untuk mematuhi semua panggilan dan prosedur lain yang diminta oleh badan penegak hukum terkait kasus darurat militer.

Pasukan pengamanan presiden pada Jumat berusaha mencegah upaya penyelidik melaksanakan surat perintah pengadilan untuk menahan Yoon.

Laporan Jaksa

Menurut laporan jaksa pada hari Minggu (5/1), Yoon mengabaikan keberatan dari menteri kabinet utama sebelum penerapan darurat militer yang gagal bulan lalu.

Dikutip dari Barron, Yoon menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik pada tanggal 3 Desember dengan deklarasi darurat militer yang gagal dan sejak itu mengurung diri di kediamannya, dikelilingi oleh ratusan petugas keamanan yang melakukan perlawanan terhadap upaya penangkapan.

Laporan penuntutan setebal 83 halaman untuk mendakwa mantan menteri pertahanan Kim Yong-hyun mengataka, perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri keuangan negara saat itu semuanya menyatakan keberatan pada malam keputusan tersebut.

Mereka menyampaikan kekhawatiran mereka tentang dampak ekonomi dan diplomatik dengan jelas dalam sebuah rapat kabinet yang diadakan Yoon sebelum perebutan kekuasaannya yang singkat.

"Perekonomian akan menghadapi kesulitan yang parah, dan saya khawatir kredibilitas internasional akan menurun," kata Perdana Menteri saat itu Han Duck-soo kepada Yoon. 

Han menjadi penjabat presiden setelah Yoon dilucuti dari tugasnya, tetapi juga dimakzulkan oleh anggota parlemen oposisi yang berpendapat bahwa ia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.

Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul dilaporkan mengatakan darurat militer akan memiliki "dampak diplomatik tetapi juga menghancurkan pencapaian yang telah dibangun Korea Selatan selama 70 tahun terakhir".

Penjabat presiden Choi Sang-mok, yang juga menteri keuangan, berpendapat keputusan tersebut akan memiliki dampak yang menghancurkan pada perekonomian dan kredibilitas negara.

Meskipun ada keberatan, Yoon mengatakan tidak ada jalan kembali, mengklaim oposisi -- yang menang telak dalam pemilihan parlemen bulan April -- akan menyebabkan negara itu runtuh."Baik ekonomi maupun diplomasi tidak akan berfungsi," katanya.