Ketegangan Politik di Korsel Meningkat Setelah Parlemen Memakzulkan Penjabat Presiden Han

SEOUL – Anggota parlemen Korea Selatan, pada hari Jumat (27/12), memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo, saat negara itu berjuang untuk mengatasi kekacauan politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer pendahulunya yang menggemparkan dunia.

Han Duck-soo mengambil alih jabatan penjabat presiden dari Presiden Yoon Suk Yeol, yang diskors setelah pemungutan suara parlemen atas keputusannya untuk memberlakukan darurat militer pada tanggal 3 Desember.

Dikutip dari Le Monde, anggota parlemen oposisi menuntut Han, yang juga perdana menteri, dicopot dari jabatannya, dengan alasan dia telah menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan menyeretnya ke pengadilan.

"Saya umumkan mosi pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disahkan. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan," kata Ketua Majelis Nasional, Woo Won-shik.

Penghitungan suara untuk pemakzulan ditunda karena anggota parlemen dari People's Power Party (PPP) yang berkuasa melakukan protes di parlemen setelah Woo mengatakan hanya dibutuhkan mayoritas suara di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk melanjutkan pemakzulan.

Anggota parlemen PPP mulai berteriak-teriak dengan marah dan banyak yang bergegas ke arah Woo, menuntut agar dia mengundurkan diri. Mereka tidak ikut serta dalam pemungutan suara.

Makin Kacau

Ini menjadi pemakzulan kedua kepala negara Korea Selatan hanya dalam waktu dua minggu, menambah kekacauan lanskap politik negara yang dinamis. Ini juga merupakan pemakzulan pertama Korea Selatan terhadap seorang penjabat presiden.

Pemimpin PPP, Kweon Seong-dong, mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Han harus terus memimpin urusan negara tanpa tunduk pada pengesahan mosi pemakzulan oleh oposisi.

Namun, Han mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara bahwa ia "menghormati keputusan parlemen" dan akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya apakah akan mendukungnya.

Pihak oposisi mengatakan dalam mosi pemakzulannya bahwa Han sengaja menghindari penyelidikan khusus untuk menyelidiki mereka yang terlibat dalam pemberontakan dan telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk menolak pengangkatan tiga hakim Mahkamah Konstitusi. Tindakan tersebut, katanya, melanggar tugas pejabat publik untuk menegakkan hukum dan melayani publik.

Won Korea Selatan anjlok ke 1480,2 per dollar AS pada Jumat pagi, menandai level terendahnya dalam hampir 16 tahun. Won sebelumnya anjlok ke level terendah dalam dua tahun terhadap dollar setelah deklarasi darurat militer karena investor, yang sudah khawatir tentang keadaan ekonomi nomor empat di Asia, menjauhi mata uang tersebut.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan bertindak sebagai penjabat presiden menggantikan Han. Choi telah memohon kepada anggota parlemen oposisi untuk tidak meneruskan usulan tersebut.

"Mosi pemakzulan terhadap pejabat pelaksana tidak ada bedanya dengan mosi pemakzulan terhadap seluruh kabinet," katanya dalam jumpa pers bersama anggota kabinet lainnya pada hari Jumat.

"Perekonomian dan mata pencaharian rakyat kita, yang berjalan di atas es tipis dalam keadaan darurat nasional, tidak dapat menahan meluasnya ketidakpastian politik di sekitar pejabat pelaksana," katanya.

Inti dari pertikaian saat ini adalah komposisi Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan keputusan parlemen untuk memakzulkan Yoon dan sekarang Han. Mahkamah saat ini kekurangan tiga hakim. Meskipun dapat melanjutkan dengan enam anggotanya di pengadilan, satu suara yang tidak setuju akan mengembalikan Yoon.

Pihak oposisi ingin Han menyetujui tiga calon lagi untuk mengisi sembilan anggota pengadilan, yang ditolaknya, sehingga kedua belah pihak menemui jalan buntu.

Penolakan Han untuk menunjuk tiga hakim secara resmi "menunjukkan sifat aslinya", kata anggota parlemen Partai Demokrat, Jo Seoung-lae. "Penolakan tersebut merupakan tantangan langsung terhadap Konstitusi dan hukum," kata Jo. 

Mereka berupaya untuk memakzulkan Han guna "memulihkan tatanan konstitusional dan menstabilkan urusan negara."

Han mengatakan ia ingin PPP dan oposisi mencapai kompromi mengenai calon-calon tersebut. "Prinsip konsisten yang tertanam dalam konstitusi dan undang-undang kita adalah untuk tidak menjalankan kekuasaan presidensial eksklusif yang signifikan, termasuk penunjukan lembaga konstitusional," kata Han.