Ketegangan Meningkat, Oposisi Korsel Berupaya Memakzulkan Presiden setelah Pemberlakuan Darurat Militer

SEOUL – Oposisi Korea Selatan, pada hari Rabu (4/12), bergerak untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol setelah penerapan darurat militer yang luar biasa, namun berumur pendek yang menyebabkan ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan.

Dikutip dari Radio New Zealand, upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum dibatalkan oleh anggota parlemen dalam suatu malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang dalam dan membuat khawatir sekutu dekatnya.

Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum bintang yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, kini sangat tidak pasti.

Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang para anggota parlemennya melompati pagar dan berkelahi dengan pasukan keamanan untuk menolak undang-undang tersebut,  mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.

"Kami telah mengajukan mosi pemakzulan yang disiapkan segera," kata Kim Yong-min dari partai oposisi Democratic Party (DP).

Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, tetapi bisa saja dilakukan pada hari Jumat.Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan segelintir pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

Sebelumnya, Democratic Party mengatakan akan mengajukan tuntutan "pemberontakan" terhadap Yoon, menteri pertahanan dan dalam negerinya, serta tokoh penting militer dan polisi yang terlibat, seperti komandan darurat militer dan kepala polisi.

Serukan Pemogokan

Serikat buruh terbesar di negara itu menyerukan pemogokan umum tak terbatas hingga Yoon mengundurkan diri.Bahkan pemimpin partai berkuasa Yoon sendiri menggambarkan upaya tersebut sebagai "tragis" dan meminta agar mereka yang terlibat bertanggung jawab.

Dalam pengumumannya di televisi larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan "pasukan anti-negara".Lebih dari 280 tentara yang didukung oleh 24 helikopter tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

Namun, 190 anggota parlemen menentang tentara yang membawa senapan untuk memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.Hal ini membuat Yoon tidak punya pilihan selain mencabut keputusannya dan membatalkan militer dalam pidato televisi lainnya.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut apabila mayoritas parlemen menuntutnya.

Para pembantu senior yang bekerja untuk Yoon pada hari Rabu menawarkan untuk mengundurkan diri secara massal karena deklarasi darurat militer. Hingga sore hari, Yoon belum muncul lagi di depan publik.

Pembalikan arah tersebut memicu kegembiraan di antara para pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera di luar parlemen yang berani menghadapi suhu beku untuk tetap berjaga sepanjang malam dalam penentangan terhadap perintah darurat militer Yoon.

Lim Myeong-pan, 55, mengatakan kepada media bahwa Yoon sekarang harus mundur. "Tindakan Yoon yang memaksakan hal itu sejak awal tanpa alasan yang sah merupakan kejahatan serius. Dia telah membuka jalannya sendiri menuju pemakzulan dengan ini," kata Lim.

Karena lebih banyak protes diperkirakan terjadi hingga hari Rabu, sejumlah besar polisi berpatroli di jalan-jalan utama pada hari Rabu sore.

"Saya sangat marah sampai tidak bisa tidur sekejap pun tadi malam, saya keluar untuk memastikan kita menyingkirkan Yoon untuk selamanya," kata Kim Min-ho, warga berusia 50 tahun dalam sebuah demonstrasi baru di majelis tersebut pada hari Rabu.

Yoon mengatakan penerapan darurat militernya adalah untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat.