Kesadaran Warga Dukung Ekonomi Rendah Karbon Masih Kurang

JAKARTA - Pangkal permasalahan kebijakan dekarbonisasi ekonomi Indonesia yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung serta mendorong arah kebijakan ekonomi rendah karbon. Padahal kesadaran masyarakat merupakan fondasi terwujudnya aksi iklim dan kebijakan ekonomi rendah karbon yang optimal.

"Saya menyarankan dilakukan peningkatan kesadaran pentingnya melakukan aksi dekarbonisasi ekonomi melalui pendidikan dasar dan strategi komunikasi yang baik," kata peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Novia Xu, dalam seminar bertajuk Arah Kebijakan dan Pemetaan Pemangku Kepentingan Menuju Dekarbonisasi Ekonomi Indonesia yang dipantau secara daring, di Jakarta, Senin (13/3).

Seperti dikutip dari Antara, Novia mengatakan peningkatan kesadaran tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, masyarakat umum dan lembaga masyarakat bisa menambah wawasan ekonomi rendah karbon dan peningkatan kapasitas.

Kedua, tambah Novia, pemerintah dan pelaku usaha bisa membangun jalur komunikasi efisien dan transparan. Ketiga, akademisi dan organisasi internasional bisa membangun platform untuk mengakses data, diskursus, hasil studi, dan rekomendasi ilmiah.

Selain kurangnya kesadaran, Novia menyebutkan terdapat tiga permasalahan umum lainnya dalam regulasi ekonomi rendah karbon di Indonesia, yakni kurangnya substansi regulasi yang mengurangi emisi karbon sesungguhnya, kurangnya arahan politis dan kepemimpinan, serta kurangnya koordinasi antarlevel pembuat kebijakan dan antar pemangku kepentingan.

Memberi Rekomendasi

Dengan demikian, tambah Novia, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, CSIS memberi rekomendasi seperti menambahkan bobot substansi dekarbonisasi dalam bauran instrumen kebijakan yang sudah ada melalui desain insentif fiskal dan nonfiskal serta meninjau kembali capaian penerapan bauran kebijakan dari sisi penawaran.

Rekomendasi lainnya, tambah dia, mempersiapkan arahan politik yang sistematis dan konsisten mengenai dekarbonisasi ekonomi melalui penyebutan iklim yang lebih dari sekedar jargon, menerapkan arahan politik terkait dekarbonisasi secara internal untuk kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN terlebih dahulu, serta menetapkan indikator dekarbonisasi dalam belanja pemerintah atau standar pelayanan minimal.

Kemudian, menjamin keberpihakan pada kelompok terdampak tren dekarbonisasi ekonomi melalui pelibatan kelompok terdampak dalam mengidentifikasi dampak potensial, kebutuhan yang diperlukan, dan strategi yang relevan, serta memberikan peningkatan kapasitas di bidang pekerjaan hijau.