Terdampak CBAM, Pemerintah Harus Dukung Industri Baja

JAKARTA - Negara-negara Uni Eropa (UE) telah mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang paling agresif dengan target net zero emission pada tahun 2050. Salah satu langkah cepat yang dilakukan UE adalah menetapkan kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Pada tahap awal, CBAM akan berlaku untuk impor barang-barang tertentu dengan tingkat emisi karbon yang tinggi, seperti semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, serta hidrogen.

Menyikapi hal tersebut, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) oleh Uni Eropa (UE) berdampak besar terhadap industri baja dalam negeri.

Oleh karena itu, lanjutnya di Jakarta, Senin (19/2), pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.

"Ya, (kuncinya) memang dukungan pemerintah. Karena teknologi energi bersih kan mahal. Begitu pula dengan regulasi, pemerintah harus mempermudah," ujarnya melalui sambungan telepon.
Halaman Selanjutnya....