Kepemimpinan Kolaboratif Pusat-Daerah Makin Diperlukan

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk membangun pola kepemimpinan kolaboratif yang dapat dilakukan seluruh pejabat administratif baik tingkat pusat maupun daerah. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori, di Jakarta, Senin (2/8).

Dia mengatakan bahwa kemendagri memerlukan peran seluruh pejabat administrator untuk meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi, dan menjaga integrasi bangsa. "Perkuat posisi dan peran pejabat administratif agar memegang teguh integritas, memiliki kecerdasan dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan strategis. Kemudian, memiliki kepemimpinan yang tangguh dan kolaboratif," kata Hudori.

Hudori menjelaskan, kepemimpinan kolaboratif tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

Selain itu, lanjut dia, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan memiliki kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan diri secara cepat. Hasil dari langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan yang strategis guna menghadapi berbagai persoalan.

Hudori mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki gagasan besar sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkup birokrasi. Dia juga berharap kegiatan PKA yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

Pelatihan

Sementara itu, soal Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator (PKA), Hudori menekankan diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. "Saya berpesan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia beserta seluruh jajaran penyelenggara, tenaga pengajar, dan peserta pelatihan agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Hudori.

Penerapan protokol kesehatan secara ketat, kata dia, harus diterapkan sebagai upaya mencegah penularan dan menekan angka kasus Covid-19 di seluruh daerah. Hudori juga mengingatkan kepada seluruh peserta PKA untuk menerapkan pesan Presiden Joko Widodo terkait dengan pondasi baru aparatur sipil negara yang disebut core values berakhlak. Isinya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

"Selama pembelajaran, para peserta akan mendapat penanaman pondasi yang kuat untuk membentuk karakter pemimpin penyelenggara pemerintahan yang memiliki integritas unggul serta kemampuan manajerial andal," katanya.