Kepala BKKBN Yakin Kontestan Pilkada Membawa Isu 'Stunting'
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, usai acara Rakornis BKKBN 2024, di Jakarta, Selasa (14/5).
Foto: Koran Jakarta/M.Ma'rufJAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, yakin kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan membawa isu stunting. Di sisi lain, pihaknya akan terus berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada tahun ini.
"Saya yakin di Pilkada 2024 ini semua calon kepala daerah pasti akan kampanye tentang penurunan stunting dan perbaikan gizi," ujar Hasto, usai acara Rakornis BKKBN 2024, di Jakarta, Selasa (14/5).
Dia mengungkapkan, keyakinan tersebut lahir sebab selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap membuat materi bertema stunting dan gizi. Pihaknya juga akan mengusulkan agar tema tersebut muncul dalam kontestasi Pilkada nanti.
"BKKBN juga akan memasukkan, mengusulkan tema-tema kampanye seluruh kepala daerah itu dengan tema perbaikan kualitas SDM, khususnya perbaikan gizi," jelasnya.
Penurunan "Stunting"
Hasto menyatakan, salah satu upaya memperkuat penurunan stunting adalah pengukuran dan penimbangan bayi. Menurutnya, proses tersebut belum berjalan 100 persen sehingga validitas datanya belum kuat.
"Oleh karena itu, bulan Mei-Juni ini dikuatkanlah pengukuran penimbangan sehingga by name by address-nya ada. Dimulai dari situ," katanya.
Dia menilai, anggaran gizi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) ke depan akan lebih besar. Apalagi muncul isu akan adanya Badan Gizi Nasional pada periode pemerintahan selanjutnya.
"Saya kira ini dukungan-dukungan yang akan terjadi ke depan. Harapan saya akan lebih serius lagi untuk pemberian makanan pada ibu hamil, balita, dan calon pengantin," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan angka prevalensi stunting hanya turun 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menurutnya, salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil belum ditemukan model implementasinya.
Dia menambahkan, hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah. Menurutnya, belum ada implementasi yang konsisten agar dapat menekan prevalensi stunting di tingkat daerah. "Nah, itu yang sekarang sedang kita cari model pas-nya itu apa. Enggak ada satu daerah yang konsisten di satu provinsi, event di satu kabupaten/kota sedikit sekali yang bisa (konsisten)," ucapnya. ruf/S-2
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung