Kemiskinan Ekstrem Harus Diatasi dari Akar Masalahnya

Permasalahan data yang akurat dan mutakhir juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Di tahun politik, sering kali data menjadi komoditas politik sehingga data kemiskinan tidak mencerminkan yang sesungguhnya, namun menjadi politisasi bansos.

"Jadi, di tahun politik, kemiskinan bisa naik tinggi karena data kemiskinan jadi politik, bukan soal kultur dan struktur, tapi dibawa ke politisi kemiskinan. Kan sering dari tahun ke tahun kita mendapati isu tersebut," kata Hempri.

Lebih Dinamis

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, mengatakan pengkinian data di DIY khususnya di tingkat dusun relatif lebih baik, bahkan sampai ke kabupaten. Justru yang dipertanyakan adalah bagaimana pusat meng-update data dari bawah, karena sering kali ditemukan kasus data dari bawah sudah benar, namun penyaluran Progran Keluarga Harapan (PKH) masih keliru.

Hal yang tak kalah penting adalah memastikan layanan-layanan dasar, seperti BPJS kesehatan, kualitas sekolah hingga perdesaan, infrastuktur perdesaan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara lainnya dipastikan berjalan dengan baik. "Tapi memastikan orang miskin bisa akses BPJS itu lebih mudah. Sekolah juga begitu. Karena miskin ekstrem itu dinamis sekali datanya," kata Maruf.
Halaman Selanjutnya....