Kementerian PPPA Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Eni Widiyanti
Foto: ANTARA/Anita Permata DewiJAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender, termasuk dalam bidang politik.
"Kami mengadvokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang menyasar ke berbagai segmen masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian PPPA, Eni Widiyanti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/11).
Hal ini dikatakannya mengomentari banyaknya pasangan suami istri yang bercerai akibat perbedaan pilihan politik.
Menurut dia, diperlukan sinergi dan kolaborasi banyak pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memastikan adanya akses, partisipasi, pengambilan keputusan, dan akses manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan.
"Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mewujudkan hal ini (kesetaraan gender)," kata dia.
Eni Widiyanti mengatakan pilihan politik perempuan bisa berbeda dengan pilihan pasangannya, yang seharusnya perbedaan ini tidak perlu berakibat perceraian jika suami bisa menghargai pilihan politik istrinya.
"Mengingat budaya patriarki kita masih sangat kuat, ada kemungkinan angka perceraian akan semakin meningkat yang tentu saja akan berdampak negatif pada tumbuh kembang anak-anaknya," kata dia.
Kementerian PPPA pun terus mendorong perempuan agar dapat lebih banyak berkontribusi pada bidang politik.
"Kementerian PPPA mendorong supaya perempuan dapat lebih banyak berkontribusi pada bidang politik, seperti menjadi anggota DPR, kepala daerah, pimpinan partai politik. Tetapi jika hal tersebut belum bisa dilakukan, setidaknya perempuan dapat lebih cerdas memilih pemimpin yang berkomitmen membangun kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," ucap Eni Widiyanti. Ant/I-1
Berita Trending
- 1 Dorong Sistem Pembayaran Inklusif, BI Hadirkan Tiga Layanan Baru BI-Fast mulai 21 Desember 2024
- 2 Kenaikan PPN 12% Bukan Opsi Tepat untuk Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Butuh Terobosan
- 3 Desa-desa di Indonesia Diminta Kembangkan Potensi Lokal
- 4 Pemerintah Harus Segera Hentikan Kebijakan PPN 12 Persen
- 5 Libur Panjang, Ribuan Orang Kunjungi Kepulauan Seribu