Kementerian Investasi Jemput Bola Fasilitasi Investasi Mangkrak di NTT

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk memfasilitasi mereka dalam menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi NTT, Sabtu (22/5) yang menghadapi berbagai kendala investasi.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.

"Kita akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha di mana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (23/5).

Imam menjelaskan selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan.

Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.

Dia juga menuturkan Kementerian Investasi/BKPM akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.

Imam mengindikasikan dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, namun kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek.

"Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang sahamnya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja," tambah Imam.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Namun, Imam mengingatkan untuk melibatkan pengusaha daerah yang profesional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.

Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari enam pelaku usaha di Provinsi NTT antara lain PT Bayu Alam Sejahtera, PT Muria Sumba Manis, PT Inti Daya Kencana, PT Semen Timor, PT Gulf Mangan Grup, dan PT Pembangunan Sehat Sejahtera.