Kemensos Dorong Pemkab Pandeglang Dirikan Lumbung Sosial

Jakarta - Kementerian Sosial mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, untuk mendirikan lumbung sosial guna menangani masyarakat terdampak bencana di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sejauh ini Pemkab Pandeglang telah menentukan tujuh lokasi untuk lumbung sosial.

"Dari tujuh lokasi lumbung sosial, sebanyak dua sudah didirikan dengan dukungan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sementara Ibu Bupati mengusulkan lagi lima dengan didukung APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Kemensos sedang mengkaji usulan tersebut, dan dalam waktu secepatnya akan kami berikan respons," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, secara simbolik diserahkan bantuan sebesar Rp249.614.377, yakni berupa bantuan sembako 500 paket dan bantuan lumbung sosial.

Lumbung sosial menjadi salah satu kebijakan umum Mensos dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pendirian lumbung sosial bergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan daerah, terutama daerah rawan bencana

Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VIII DPR RI juga melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut. Meskipun kehadiran para legislator merupakan agenda resmi, namun tidak mengurangi suasana dekat dan hangat.

Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily menyatakan apresiasi dan dukungan untuk merealisasikan lumbung sosial di kawasan bencana, termasuk di Kabupaten Pandeglang.

Ace menyatakan, keberadaan lumbung sosial di Pandeglang perlu ditambah. Alasannya karena akses di Pandeglang tidak mudah antara satu dengan wilayah lain.

"Di Kecamatan Sumur, misalnya, menurut saya setidaknya minimal tiga lumbung sosial. Sebab, akses dari Sumur ke Pandeglang itu jauh dan tidak mudah," kata dia.

Komisi VIII memastikan akan memberikan dukungan dalam penguatan lumbung sosial, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Kami pastikan DPR akan memberikan dukungan," ujar dia.