KemenPPPA Dorong Lembaga Keuangan di Indonesia Semakin Inklusif Gender

Lenny mengatakan SNKI tersebut telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran, namun strategi itu belum secara detil mengembangkan intervensi khusus untuk perempuan. "Misalnya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan," katanya.

Merujuk pada kondisi tersebut, dan untuk mempertajam pelaksanaan SNKI khusus untuk segmen perempuan, telah diluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan) pada 9 Juni 2020. Selanjutnya, pada 7 Desember 2020, telah terbit Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menggantikan Perpres Nomor 82 Tahun 2016. Perpres terbaru tersebut semakin menegaskan bahwa segmen perempuan sebagai salah satu segmen prioritas untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024.

Sebelumnya, lembaga yang mengawasi institusi keuangan yang didanai oleh Swedia, Fair Finance Asia, dalam studinya pada periode 2016 - 2020 yang dirilis pada Senin (7/3), menyoroti penegakan yang lemah atau kurangnya kebijakan tentang aspek kesetaraan gender dengan nilai 1 (dari skala 10).

Studi ini melibatkan 54 lembaga keuangan yang memberikan kredit dan layanan underwriting ke sekitar 125 perusahaan perkebunan terbesar di Asean, India, Jepang dan Pakistan.

Lembaga keuangan di enam negara Asia, yakni Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, India, dan Jepang dinilai masih kurang maju dan cukup mengkhawatirkan karena 90 persen dari bank-bank di negara tersebut tidak memberikan data mengenai kesetaraan gendernya dan bank tidak meminta akuntabilitas perusahaan dari klien mereka.
Halaman Selanjutnya....