Kemenkop dan UKM Dituntut Miliki "Database" yang Akurat

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang mendapat tugas untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM dituntut untuk memiliki database Koperasi dan UMKM yang akurat dan aktual. Ini diperlukan guna menunjang penyusunan kebijakan perencanaan serta program pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

"Kemenkop dan UKM harus menjadi rujukan data dalam masalah koperasi dan UMKM. Karena itu, data yang akurat dan faktualmenjadi keharusan, karena itulah rakor dan pelatihan pendataan koperasi terus dilakukan secara kontinu," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, saat Rapat Koordinasi dan Pelatihan Pendataan Koperasi2018, di Jakarta, Selasa (8/5).

Meliadi menambahkan, Rakornas ini merupakan sarana terus meningkatkan kemampuan pengelola/operator data dalam dunia Teknologi Informasi, cara menggunakan aplikasi, dan cara Penataan Data Koperasi melalui aplikasi ODS (Online Data System) yang telah difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga percepatan penataan data koperasi dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Selain itu, Rakor dan Pelatihan Pendataan Koperasi ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi data koperasi antara pusat dan daerah agar dapat lebih tertata. "Selain itu, melalui rapat konsolidasi data ini, kendala dan permasalahan tentang pendataan koperasi dapat dicarikan solusi, sehingga perwujudan data koperasi secara lebih berkualitas untuk ke depan dapat segera terealisasi," tandasnya.

Sementara itu Karoren, Ahmad Zabadi menambahkan, salah satu program unggulan dari tim reformasi koperasi yaitu pemberian Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Sertifikat NIK, serta melakukan penataan data koperasi yang bersinergi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Provinsi/Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia melalui aplikasi Online Data System (ODS). mza/E-3