Kemenkminfo Tingkatkan Kolaborasi Pentahelix

JAKARTA - Transformasi digital yang terakselerasi oleh pandemi Covid-19 telah mendorong peran signifikan berbagai sektor salah satu jasa keuangan sebagai poros transaksi dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Untuk ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan meningkatkan kolaborasi Pentahelix.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kolaborasi yang kokoh dan sinergis dari pelaku jasa keuangan nasional akan mendorong kesiapan Indonesia sebagai digital nation yang tangguh, adaptif, dan inklusif.

"Upaya mewujudkan Indonesia Digital tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerja sama dari berbagai pihak. Hal ini membuat kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan pihak swasta menjadi unsur yang sangat penting untuk dilaksanakan demi menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan aman," ujarnya saat memberikan sambutan Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta Pusat, Selasa (07/12) malam.

Ia menyatakan Kementerian Kominfo telah menginisiasi Forum Ekonomi Digital Kominfo (FEDK) sebagai wadah resmi antara Pemerintah dan pelaku industri digital untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta berkolaborasi. Di mana FEDK sebagai salah satu dalam penciptaan langkah dan opsi antisipatif bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Pada 29 September 2021, FEDK yang ke-2 telah dilaksanakan dengan mengangkat tema fintech.

Johnny juga memaparkan beberapa kesepakatan dalam FEDK yang membahas mengenai financial technology. Pertama, peningkatan kolaborasi erat lintas pemangku kepentingan dalam memberantas fintech illegal. Selanjutnya kedua, peningkatan literasi digital kepada masyarakat berkaitan dengan fintech dan pinjaman online (pinjol). Ketiga, pengadaan dan pemanfaatan database pihak terkait pinjol ilegal yang digunakan untuk dasar pemberian sanksi/penegakan hukum dan keempat ketentuan pendaftaran PSE PM Kominfo 5/2020 dapat menjadi instrumen hukum untuk menjerat fintech ilegal.

Johnny juga menekankan arti penting konektivitas guna perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Menurutnya, Kementerian Kominfo terus mengoptimalkan pengembangan infrastruktur digital guna mengentaskan kesenjangan digital. Berbagai pembangunan dilakukan, melalui penggelaran jaringan serat optik sepanjang 459.111 kilometer untuk memperkuat backbone konektivitas nasional, pemenuhan akses internet di titik-titik fasilitas publik yang belum terlayani akses internet.

"Pada kuartal III tahun 2023 mendatang, Kementerian Kominfo menargetkan peluncuran satelit High-Throughput SATRIA-1 untuk menyediakan koneksi internet yang memadai di 150.000 titik fasilitas publik, yakni di 47.900 kantor Pemerintah Daerah, 93.900 Sekolah, 3.700 Fasilitas Kesehatan, dan 3.900 Kompleks Kemanan," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga terus mengoptimalkan konektivitas mobile broadband nasional, khususnya melalui pemerataan jaringan 4G di seluruh 83.218 desa adan kelurahan di Indonesia. Dengan menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G untuk 12.548 desa dan kelurahan blank spot pada tahun 2022.

Selain itu, Menkominfo menegaskan upaya penguatan jaringan broadband nasional terus didorong melalui penggelaran konektivitas 5G yang telah dilakukan di 9 wilayah Indonesia sejak Juni 2021. "Yakni di wilayah anglomerasi Jabodetabek, Solo, Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung, Batam, dan Denpasar," jelasnya.

Dalam acara itu, Johnny menjelaskan upaya Pemerintah mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger" untuk pemulihan ekonomi dunia melalui kolaborasi yang kuat. dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 mendatang. Menurut Menkominfo, Presidensi G20 Indonesia memiliki tiga topik utama, yakni: Arsitektur Kesehatan Global (Global Health Architecture); Transformasi Digital dan Ekonomi (Digital and Economic Transformation); dan Transisi Energi (Energy Transition).

"Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjadi pengampu Digital Economy Working Group (DEWG) G20 tahun 2022 yang mencakup pembahasan tiga isu prioritas yaitu Connectivity and Post-Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust," tutupnya.