Kemenkeu Ungkap Alasan Perluasan Pungutan PPN

JAKARTA - Pemerintah menegaskan perluasan memperluas objek kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap memperhatikan kondisi saat ini. Pemerintah ingin menciptakan sistem pemungutan PPN yang lebih efisien dan less distortion mengingat distorsi ekonomi terjadi seiring adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tarif PPN di Indonesia termasuk relatif rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Kemenkeu mencatat rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen.

Selanjutnya, C-efficiency PPN Indonesia sebesar 0,6 atau 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut sedangkan Singapura, Thailand dan Vietnam sudah lebih tinggi 80 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor menjelaskan terdapat pergeseran kondisi pengenaan perpajakan PPN secara global pada beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh tingginya tax expenditure.

"Tarif standar PPN di 127 negara yaitu sekitar 15,4 persen dan juga banyak negara yang kemudian meninjau ulang tarif PPN dalam rangka menjaga prinsip netralitas," katanya dalam media briefing secara daring di Jakarta, Senin (14/6).
Halaman Selanjutnya....