Kemenhub Kembangkan Infrastruktur di Pulau Terluar

JAKARTA - Pengembangan infrastruktur transportasi seperti Bandara dan Pelabuhan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian di pulau terluar terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti yang dilakukan di Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepulauan Riau.

"Pegembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun ini sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembangunan di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan (3TP)," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/4).

Ia menambahkan Tanjung Balai Karimun sangat dekat dengan negara tetangga yaitu negara Singapura dan Malaysia sehingga prasarana transportasi yang ada di pulau terluar ini harus dikembangkan yaitu Bandara Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko. Terkait Pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah, Menhub menuturkan akan dilakukan perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.

"Kami akan perpanjang runway hingga 2.200 m ultimatenya. Tetapi tahun ini kami berupaya selesaikan sepanjang 1.600 m agar bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, Kami meminta dukungan Gubernur, Bupati dan unsur Pemerintah Daerah untuk membantu penuyelesaian pembebasan lahan. Saat ini, Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1.400 x 30 meter, apron 73,5 Mx 40 M dan taxiway 75 M x 15 M, yang melayani penerbangan perintis," katanya.

Budi juga menjelaskan untuk pengembangan yang dilakukan di Pelabuhan Malarko, akan menjadikan pelabuhan ini sebagai pelabuhan samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.

"Saat ini, di Pelabuhan Malarko sudah dibangun Causeway sepanjang 800x6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya menggunakan dana APBN. Kami akan melibatkan pemda dan pihak swasta untuk berpartisipsi mengembangkan pelabuhan ini, dengan konsesi selama sekitar 30 tahun," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, sangat mendukung dilakukannya pengembangan bandara dan pelabuhan di Tanjung Balai Karimun. Ia juga akan menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Perhubungan dengan melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Tanjung Balai Karimun ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi," tutupnya.