Kemenhub Bersiap Wujudkan “Zero” ODOL

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan sejumlah kebijakan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan berdasarkan data dari Kementerian PUPR, setiap 1 tahun kerugian negara akibat ODOL mencapai 43 triliun rupiah. Karenanya, dalam hal ini dimbau agar para pihak yang terlibat baik pelaku usaha, pemilik barang, dan pemilik truk untuk bersama-sama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan.

"Kami menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan penanganan ODOL dan penyelenggaraan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), penindakan P21 terhadap kendaraan ODOL, kebijakan normalisasi kendaraan, penegakkan hukum di UPPKB, dan transfer muatan kendaraan yang biayanya dibebankan pada operator agar menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, kata Budi dalam siaran persnya saat kunjunganya di Palembang akhir pekan lalu.

Dalam kunjungannya bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menindak tegas dengan melakukan normalisasi atau pemotongan tiga unit kendaraan guna memberi efek jera bagi pelanggar ODOL di Palembang. Kendaran tersebut dikembalikan ukurannya sesuai standar dan diharapkan ke depannya dapat dijadikan contoh kepada pengusaha transportasi barang yang memiliki kendaraan ODOL untuk segera melakukan normalisasi.

Dukungan Penuh
Halaman Selanjutnya....