Kemenhan akan Mengakuisisi Dua Pesawat Peringatan Dini dan Kontrol Udara untuk TNI-AU

COULSDON - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini dilaporkan telah menyetujui rencana Kementrian Pertahanan untuk mengakuisisi dua pesawat peringatan dini dan kontrol udara (Airborne Early Warning and Control/AEW&C) baru, dengan dana yang bersumber dari pinjaman asing.

Dilansir oleh Janes Information Services, TNI Angkatan Udara saat ini tidak memiliki kemampuan AEW&C. Perusahaan intelijen open-source global itu melaporkan bahwa persetujuan tersebut berarti bahwa Kementerian Pertahanan sekarang dapat secara formal memulai proses evaluasi jenis dan sumber pesawat yang sesuai bagi pemberi pinjaman asing untuk mendanai program tersebut.

"Dokumen yang diperoleh Janes menunjukkan bahwa plafon yang disetujui untuk program pinjaman adalah 800 juta dolar AS, untuk akuisisi dua pesawat," bunyi laporan itu.

"Sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, memungkinkan Indonesia untuk menginvestasikan dana yang sangat dibutuhkan di militer. Setelah bertahun-tahun stagnasi yang disebabkan oleh krisis keuangan tahun 1997, yang menyebabkan sebagian besar program akuisisi militer Indonesia dibatalkan, situasi semakin memburuk ketika AS memberlakukan embargo senjata pada tahun 1999 yang berlangsung hingga tahun 2005," ungkapnya.

Menurut Janes, dengan sekitar 17 ribu pulau yang membentuk kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu mempertahankan armada pengawasan maritim udara modern dalam upaya untuk menghadapi ancaman yang meningkat dari perompak, penyelundup dan teroris. Hal ini menyebabkan TNI AU memesan pesawat patroli maritim (MPA) CASA CN 235 (sekarang Airbus C235) yang sangat dibutuhkan pada tahun 2012, dengan sistem Telephonics dan turret Star Safire HDI FLIR.
Halaman Selanjutnya....