Kemendikdasmen Harus Menjadi Rumah Pendidikan

Presiden RI, Prabowo Subianto, telah melantik kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan sampai 2029. Dalam Kabinet Merah Putih, salah satu perhatian menarik salah satunya yaitu kementerian yang mengurusi pendidikan. Prabowo memutuskan untuk memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian, salah satunya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dengan pemecahan kementerian diharapkan penyelenggaraan pendidikan bisa lebih fokus. Meski demikian, muncul beragam pertanyaan mengenai program-program pendidikan ke depan. Salah satunya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan skema zonasi dan wacana pengembalian Ujian Nasional (UN).

Program-program Merdeka Belajar juga mendapat sorotan. Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebelumnya meluncurkan beragam episode program dari kebijakan Merdeka Belajar. Untuk mengetahui mengetahui pengelolaan pendidikan ke depannya, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup, mewawancarai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu'ti M.Ed. Berikut petikan wawancaranya.

ISTIMEWA

Apa program yang akan Bapak lakukan ke depan sebagai menteri?

Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan apa yang menjadi kebijakan Presiden berkaitan dengan pendidikan itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Dan ini merupakan amanat undang-undang yang memang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam pendidikan untuk semua itu, kami ingin melakukan dua hal besar. Yang pertama, pemenuhan hak pendidikan bagi warga negara dan kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

Bisa dijelaskan lebih jauh terkait kedua hal tersebut?

Berdasarkan data pencapaian APK baik untuk pendidikan dasar maupun menengah, belum seluruh warga negara ini mendapatkan layanan pendidikan. Sehingga akses untuk memperoleh pendidikan itu akan coba kita lakukan semaksimal mungkin sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan haknya karena tempat tinggalnya atau karena keadaan fisiknya atau sebab-sebab lain yang membuat mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan. Strateginya memang kita akan memperbanyak layanan pendidikan termasuk dengan layanan pendidikan formal.

Berkaitan dengan peningkatan sarana-prasarana dan pemenuhan itu juga ada rancangannya di dalam program tahun 2025 yang memang sebagainya berkaitan dengan rehabilitasi dan pembangunan ruang-ruang kelas baru serta pemenuhan sarana dan prasarana. Ini menjadi sangat penting karena kualitas pendidikan itu termasuk juga kualitas pembelajaran ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pendidikan ini tidak hanya oleh pemerintah saja. Bagaimana Anda merangkul pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan?

Kami terus menjaring aspirasi bidang pendidikan. Salah satunya dengan mengunjungi lembaga tinggi agama guna membangun kemitraan dan memajukan sistem pendidikan Indonesia. Kami mendapatkan berbagai masukan dan pencerahan yang selanjutnya akan kami gunakan untuk pengambilan sistem kebijakan pendidikan ke depannya.

Kami mengajak bahwa masyarakat merupakan stakeholder pendidikan. Untuk itu, penting bagi semua untuk bersama-sama mendukung cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masyarakat.

Pemerintah menganggap sekolah swasta sebagai mitra kerja sama. Pihaknya berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan pihak-pihak yang ingin membangun pendidikan.

Kami ingin membangun paradigma bahwa kementerian ini harus menjadi rumah pendidikan. Selain itu, kami juga ingin memperkuat gotong royong mencerdaskan bangsa.

Untuk program pengelolaan guru seperti apa?

Kemungkinan adanya penambahan jumlah guru, tapi kita belum tahu persis berapa jumlahnya. Karena jumlah guru ini sangat terkait dengan jumlah murid, kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan kualitas guru dalam bidang-bidang studi tertentu. Nah, kemudian untuk peningkatan kualitas guru yang sudah bersertifikat dan juga guru yang selama ini sudah mengajar termasuk akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk guru itu.

Apakah ada guru-guru mata pelajaran khusus?

Paling tidak ada tiga yang kita berikan pendekatan untuk peningkatan pelatihan guru. Yang pertama mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan dan ini hasil pertemuan dengan Pak Presiden tentang peningkatan kualitas guru matematika yang memang ini sangat terkait dengan peningkatan kemampuan numerasi di dalamnya.

Termasuk juga peningkatan kualitas guru IPA itu juga sangat terkait dengan prioritas dari pemerintah untuk peningkatan kemampuan siswa dalam bidang pendidikan dan teknologi dan capaian untuk bagaimana agar pendidikan ini bisa mendorong kemampuan para murid dalam bidang matematika, sains, teknologi yang juga merupakan amanah dari Pak Presiden.

Yang ketiga itu guru bimbingan konseling. Ini kemungkinan kalau memang disetujui agar kita lakukan penambahan. Tapi, yang sudah ada coba kita tingkatkan kualitasnya.

Selama ini, kita menyadari betul bahwa angka bullying atau angka kekerasan di sekolah itu cukup tinggi dan pelakunya juga sebagainya adalah sesama siswa atau sebagainya juga mungkin oleh guru dan berbagai kalangan yang lainnya. Selama ini, kami melihat banyaknya persoalan yang berkaitan dengan kekerasan itu karena kurangnya konseling yang dilakukan oleh guru dan juga karena keterbatasan guru bimbingan konseling.

Ada dua pendekatan yang bisa kami lakukan. Pertama adalah meningkatkan kualitas guru konseling ini atau memberikan pelatihan untuk guru-guru bidang studi yang lain, termasuk misalnya guru pendidikan agama untuk juga punya kemampuan. Jadi, pendidikan tidak sekadar bagaimana mengajarkan dan mentransformasikan ilmu, tetapi juga memang berkaitan dengan pemenuhan nilai atau muatan nilai dalam setiap bidang studi atau setiap mata pelajaran dan ini memang akan kita lakukan secara bertahap.

Apakah berpengaruh juga pada rekrutmen?

Kami akan menambahkan materi bimbingan konseling dan pendidikan tinggi dalam proses sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kedua materi tersebut penting untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini.

Kedua materi tersebut dimasukkan sebagai upaya penguatan pendidikan nilai dan karakter di sekolah. Diharapkan kualitas bimbingan konseling di sekolah lebih baik lagi.

Pengangkatan guru BK pada tahun 2025 akan ditingkatkan. Selain itu, akan ada pelatihan khusus bagi guru untuk menguasai bimbingan konseling. Peningkatan kemampuan konseling, para guru tak lagi sekadar mengajar.

Guru tak cuma mentransfer ilmu, tapi juga mampu memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi pelajar. Ada kesan guru BK itu guru yang menghukum, memberikan sanksi gitu, tapi termasuk peran yang lainnya adalah pengembangan bakat dan minat.

Untuk pelatihan guru matematika sendiri kapan?

Kami sedang susun programnya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2025. Pelatihan ini akan mendukung pengenalan matematika di jenjang Taman Kanak-kanak (TK). Mereka akan dikenalkan konsep dasar matematika.

Pengenalan matematika nantinya disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Pengenalan matematika sejak dini sangat penting, mengingat, masih rendahnya kemampuan numerasi para siswa.

Pemerintah tak hanya akan memperkuat pendidikan matematika di jenjang Sekolah Dasar (SD). Penguatan juga dilakukan pada bidang sains dan teknologi dan pendidikan karakter.

Presiden dalam kampanyenya berjanji meningkatkan kesejahteraan guru. Prosesnya seperti apa?

Saya belum bisa menyebut angkanya, tetapi sudah ada anggaranya di tahun 2025 untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru itu sudah ada anggaranya di tahun 2025. Jadi, itu insya Allah akan dan itu menjadi bagian dari quick win Bapak Presiden juga karena selama ini memang isu sejahteraan guru itu masih menjadi persoalan yang serius.

Harapannya ketika kesejahteraan guru meningkat itu ya diikuti dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pula. Jangan sampai kesejahteraan yang meningkat yang meningkat adalah kredit kebutuhan yang konsumtif. Kita ingin dengan peningkatan kesejahteraan ini berkorelasi dengan peningkatan kualitas yang harapannya tentu kalau gurunya berkualitas, maka proses pembelajarannya juga akan berkualitas.

Tentu saja hasil pembelajar juga akan berkualitas, termasuk dalam kaitan dengan peningkatan mutu. Dengan demikian, peningkatan hasil belajar bisa berubah nanti diukur dari PISA atau STEM atau STEAM atau peningkatan untuk evaluasi belajar yang lainnya.

Terkait UN seperti apa?

Masih dalam perbahasaan. Jadi, ini kita harus berhati-hati betul karena isu ini saya kira menjadi isu yang terus berulang. Kami masih terus melakukan pengajian supaya kebijakan kami tentang ujian nasional apakah yang namanya tetap sama itu atau asesmen juga ada sekarang.

Sekarang masih menjadi perdebatan. Saya belum sampai pada keputusan itu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat.

SMK masih berada di bawah kementerian Bapak. Apa saja kira arah pengembangan ke depannya?

Vokasi lebih dikembangkan tetap ke arah pendidikan teknologi yang tinggi, tetapi tetap berbasis dengan kekayaan alam yang kita miliki. Dengan demikian, vokasi itu adalah pengembangannya lebih dekat dengan potensi alam yang memungkinkan kita bisa selain untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para murid-murid SMK juga bisa berkorelasi dengan pemanfaatan potensi-potensi lokal melalui SMK itu, sehingga formatnya mungkin akan sedikit kita perbaiki.

Termasuk visi dunia usaha itu tidak harus perusahaan-perusahaan besar bisa juga UMKM yang punya usaha-usaha tertentu yang bisa menjadi bagian dari mitra dalam pengembangan SMK itu misalnya. SMK tetap di sini dan itu nanti akan menjadi bagian dari bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan SMK, lalu juga bagaimana ada sinergi antara SMK ini dengan UMKM dunia usaha dan juga kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kekayaan alam dengan teknologi dan melakukannya dalam jenjang SMK.

Terkait zonasi seperti apa?

Kami di Kementerian akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan zonasi itu dilaksanakan karena memang selama ini kan masih masih ada persoalan-persoalan baik penyakit regulasi maupun beberapa hal teknis yang membuat zonasi ini menjadi polemik juga di masyarakat. Mungkin akan kami undang provinsi dulu karena kalau langsung ke kabupaten atau kota mungkin terlalu banyak sehingga bagi kami para kepala di zonasi ini bisa memberikan masukan kepada kami.

Tetapi, semangat dari Zonasi yang pertama adalah mendekatkan peserta pendidik dengan lingkungan sosial di mana mereka berada. Kemudian memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak bangsa untuk belajar dan melanjutkan pendidikannya yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Tahun ini, Kurikulum Merdeka sah menjadi kurikulum nasional. Apakah itu akan berlanjut?

Kami bakal melakukan kajian terkait kebijakan Kurikulum Merdeka yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat terkait kelebihan dan kekurangannya. Kami lihatlah. Kami tidak akan buru-buru ambil kebijakan.

Terakhir apakah ada yang ingin Anda disampaikan?

Kami akan mendengarkan aspirasi di masyarakat serta tetap menjalankan realisasi program dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kami ingin kebijakan Dikdasmen sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang lebih penting lagi juga bisa menjadi aktualisasi dan realisasi dari program Presiden Prabowo.

Kami mendorong partisipasi publik yang kami sebut dengan gotong royong mencerdaskan bangsa. Kami ingin agar stakeholder pendidikan itu bisa lebih banyak terlibat karena sekuat apa pun pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat tanpa dukungan dari masyarakat sebagai penyelenggara dan juga sebagai pengguna jasa pendidikan.