Penerimaan Siswa Baru -- Lima Tahun Penerapan PPDB Seharusnya Sudah Tak Ada Masalah
Kemendikbudristek Tegaskan PPDB Harus Kedepankan Prinsip Keadilan
Foto : ANTARA/Iggoy el Fitra
hanya dapat Tiga murid -- Tiga murid mengikuti kegiatan belajar di SDN 23 Lolong Padang, Sumatera Barat, Kamis (13/7). Awal tahun ajaran baru, murid kelas 1 di sekolah tersebut hanya berjumlah tiga orang, meliputi dua murid baru dan satu murid tinggal kelas, akibat adanya kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena di sana terdapat SDN lain yang berdekatan dan lokasi sekolah yang dekat dengan pantai.
Iwan menyatakan empat jalur tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas sebagai penghalang.
Ia menjelaskan pelaksanaan PPDB pun pemerintah daerah (pemda) diberi keleluasaan dalam menentukan formula terbaik sesuai kondisi wilayah masing-masing. Dalam hal ini, pemda menetapkan kebijakan pada setiap jenjang melalui proses musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah (KKKS/MKKS) yang memperhatikan tiga aspek penting.
Aspek tersebut yakni sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, serta kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. "Keleluasaan diberikan kepada pemda karena mereka yang paling mengetahui kondisi serta kebutuhan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing," ujar Iwan.
Evaluasi PPDB
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai, jika Kemendikbudristek beserta Satuan Tugas PPDB bekerja efektif, maka polemik dan masalah yang ada bisa diurai. Di sisi lain, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama 5 tahun semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Penulis : Muhamad Ma'rup
Komentar
()Muat lainnya