Kemendikbud Dorong Daerah 3T Gelar Pembelajaran Tatap Muka

JAKARTA -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mendorong daerah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dapat menggelar pembelajaran tatap muka. Hal itu diperlukan karena pembelajaran jarak jauh di wilayah 3T masih sulit terlaksana dengan optimal mengingat berbasis dalam jaringan (daring).

"Saya benar-benar mendorong terutama bagi Pemda di daerah 3T untuk bisa mengakselerasi secepat mungkin dengan melakukan pembelajaran tatap muka, karena di daerah tersebut itulah pendidikan jarak jauh paling sulit dilakukan," ujar Mendikbud, dalam dalam webinar Merdeka Belajar, Transformasi Pendidikan Indonesia, Jumat (22/1).

Nadiem menjelaskan kesulitan menggelar pembelajaran jarak jauh mengingat berbagai alasan. Kendala terbesarnya yaitu dari jaringan internet, ketersediaan gawai, hingga kondisi geografis.

"Jadi anjuran dari Kemendikbud adalah apalagi untuk daerah daerah 3T, untuk daerah-daerah yang sangat sulit untuk bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu sebaiknya sekolah tatap muka segera bisa dilakukan," jelasnya.

Kompetensi Belajar

Lebih jauh, Nadiem menjelaskan salah satu tantangan pendidikan di tengah pandemi Covid-19 adalah adanya potensi kehilangan kompetensi belajar siswa atau loss of learning. Satu-satunya solusi adalah dengan menggelar pembelajaran tatap muka, terutama bagi sekolah di wilayah 3T yang sulit menggelar pembelajaran jarak jauh daring.

Meski begitu, dia juga mengingatkan wewenang pembukaan sekolah telah diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda dapat menentukan pembukaan sekolah dengan mempertimbangkan kasus Covid-19 di daerahnya.

"Kami memberikan hak kembali kepada Pemda tapi tentunya dengan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah," ungkapnya.

Nadiem menekankan Pemda mengambil peran untuk membantu sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka. Pihaknya akan mendampingi Pemda yang memutuskan untuk membuka sekolah agar dapat mencegah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh.

"Jadi benar-benar tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu akselerasi sekolah tatap muka di tempat-tempat yang paling sulit melakukan online. Jadi itu pertama yang harus dilakukan," ungkapnya.

Nadiem menambahkan salah satu cara untuk mengukur learning loss tersebut adalah melalui Asesmen Nasional (AN). Asesmen yang terdiri dari asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini akan mampu mengukur kualitas pendidikan di satuan pendidikan, termasuk selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kemendikbud, Totok Suprayitno menagtakan pihaknya telah menyurvei sekolah terkait potensi learning loss akibat pembelajaran jarak jauh. Hasilnya terdapat 20 persen sekolah secara nasional menyatakan sebagian siswa tidak memenuhi kompetensi belajar sebagaimana mestinya. n ruf/N-3